DPR Tolak Usulan Tambahan Anggaran Menteri Tedjo

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan belanja tambahan senilai Rp 523,4 miliar yang diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Kementerian yang dipimpin oleh Tedjo Edhy Purdijatno dinilai DPR mengajukan usulan tambahan anggaran tak resmi karena telat menyampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku bendahara Negara.

"Maaf kami tidak bisa memberikan tambahan kepada K/L (Kementerian/Lembaga) yang tidak memberikan secara resmi usulan itu," kata Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit  ketika rapat kerja bersama sejumlah menteri koordinator di Gedung DPR, Selasa (10/2).

Pada kesempatan tersebut, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno sempat menjabarkan usulan anggaran untuk mendanai empat program tambahan kementeriannya. Usulan tersebut meliputi anggaran peningkatan koordinasi Polhukam sebesar Rp 67,8 miliar, dana pendukung manajemen Rp 115,5 miliar, anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur Rp 7,1 miliar, dan pendanaan operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rp 333 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah mengajukan anggaran belanja K/L dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 pada 19 Januari lalu. Namun, Tedjo baru menyerahkan usulan tambahan belanja ke Kemenkeu 29 Januari, sehingga usulan tambahan anggaran tidak tercatat oleh Kemenkeu.

"Biasanya kami menerima usulan apakah itu tembusan ke Banggar atau langsung ke Banggar, tapi dua-duanya tidak ada," ujar Ahmadi.

Selain itu, lanjut Ahmadi, program-program yang disebutkan Tedjo sudah tercakup di pos belanja Kementerian Pertahanan dan TNI, yang ditambah lebih dari Rp 5 triliun. Menurut Ahmadi, Menteri Tedjo hanya perlu melakukan koordinasi di internalnya terkait peruntukan dan alokasi anggaran belanja kementerian.

Dengan ditolaknya usulan tambahan belanja tersebut, maka anggaran belanja Kemenko Polhukam disepakati sebesar Rp 519,57 miliar di RAPBNP 2015, naik 15,5 persen dibandingkan dengan alokasi sebelumnya Rp 449,6 miliar di APBN 2015.

"Namun mengenai itu (usulan program dari Tedjo) akan menjadi catatan kami," ujar Ahmadi.

Meski usulan anggarannya ditolak, Tedjo optimis program penguatan keamanan tidak akan ikut berkurang. "Masih bisa jalan. Ini hanya untuk penambahan kapal-kapal Rp 726 miliar. Sementara sudah dicukupi dari (pos belanja) Angkatan Laut, KKP dan lainnya," katanya. (ags/ags)