BKPM: Proton Belum Kantongi Izin Produksi Otomotif

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan produsen mobil asal Negeri Jiran, Proton hingga saat ini hanya memiliki izin distribusi. Kepala BKPM Franky Sibarani menegaskan Proton belum dapat berproduksi di Tanah Air dan jika ingin beralih ke sektor manufaktur maka ada beberapa tahap administrasi yang harus dilalui.

“Boleh dikatakan, Proton saat ini masih berdagang. Belum menjadi industri. Harus melalui pengajuan dulu,” jelasnya di Jakarta, Rabu (11/2).

Mengenai investasi Proton ke Indonesia, Franky mengungkapkan sejauh ini belum ada pengajuan ke BKPM. Dia menjelaskan pembicaraan investasinya pun belum dilakukan oleh perusahaan oomotif Malaysia tersebut.

"Belum ada pengajuan. Pembicaraan dengan BKPM juga belum ada," kata Franky.

Dalam rangka pengembangan mobil nasional, Franky menilai pemerintah harus realistis. Sekalipun terealisasi, maka seluruhnya harus dipegang dan diawasi oleh pemerintah dengan kandungan komponen lokal mendekati 100 persen.

Pilihan Redaksi Ribut Mobnas, Rahmat Gobel Bilang Itu Kesalahpahaman Bahasa Soal Mobnas, Menteri Sofyan Sebut Proton Klaim Sepihak Ekspansi Proton ke Indonesia Dinilai Wajar Secara Bisnis

"Yang pasti mobilnya Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Komponen lokalnya mendekati 100 persen dan bahkan desain serta konstruksinya harus dibuat oleh orang Indonesia. Itu bisa disebut mobil nasional," ujar Franky.

Sebelumnya, Franky mengatakan tidak ada keharusan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut untuk berkonsultasi dengan BKPM. Apabila Proton akan melakukan investasi pembangunan pabrik, maka hal tersebut baru dilihat sebagai penanaman modal asing (PMA) yang harus dilaporkan ke BKPM.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Malaysia menyempatkan diri menyaksikan penandatangan perjanjian kerjasama pengembangan mobil nasional antara Proton Holdings Bhd dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL), perusahaan milik AM Hendropriyono. Belakangan, Jokowi membantah kalau komitmen kerjasama tersebut terkait pengembangan mobil nasional. (ags/gen)