Jokowi Minta Dana Haji Tidak Mengendap di Deposito

Bogor, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama untuk dapat menginvestasikan dana haji dalam portofolio yang memberikan imbal hasil lebih besar ketimbang mengendap dalam bentuk deposito.

Selanjutnya, pemerintah kemudian bisa memanfaatkan hasil keuntungan investasi tersebut untuk mendanai kebutuhan rakyat yang membutuhkan. Praktik tersebut menurutnya lumrah dilakukan oleh negara-negara lain yang pemerintahnya juga mengelola dana haji dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan Indonesia.

"Saya ingin bandingkan dengan negara tetangga yang punya tabungan haji lebih besar, mereka tidak pernah menaruh tabungan haji itu di deposito tapi diinvestasikan sehingga keuntungannya bisa untuk kebutuhan rakyat,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/2).

Jokowi mengutarakan hal tersebut di hadapan pejabat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Eko Prasetyo, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro, Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Adam R. Damiri, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.

Hadir pula Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial, Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini, dan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) Agus Isnantio Rahmadi.

Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut mengatakan telah bertemu dengan Perdana Menteri serta Menteri Agama negara tetangga tersebut, bahwa sekitar 90 persen dana hajinya diinvestasikan dalam bentuk lain yang keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan deposito.

Para pejabat negara tetangga tersebut mengatakan kepada Jokowi bahwa dana haji tersebut diinvestasikan dalam bentuk pinjaman untuk proyek infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, bahkan untuk perkebunan sawit yang diyakini mereka memberikan imbal hasil yang lebih besar.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar hal tersebut bisa ditiru oleh pengelola dana haji jemaah asal Indonesia. Tidak hanya dana haji, Jokowi juga meminta direksi PT Taspen dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengelola dana triliunan rupiah untuk melakukan hal yang sama.

"Saya kira ini sebuah potensi yang besar. Kalau hanya ditaruh di deposito apakah itu betul? Kalau mau aman ya taruh di situ. Tapi kalau hanya taruh di deposito saja tidak usah ada yang mengelola saja sekalian. Saya ingin semua dana yang ada betul-betul produktif," katanya.

Pilihan Redaksi Jemaah Haji Berkurang Pendapatan Garuda Turun Pemerintah Kaji Syarat Fisik Kelayakan Naik Haji Kuota Haji 2015 Tak Bisa Ditambah, Tetap 168.800 Orang Komisi VIII Usul Penyelenggaraan Haji Diurus Badan Khusus

BPIH Rp 68,47 Triliun

Namun, Jokowi meminta investasi yang dilakukan nantinya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi karena ini menyangkut dana ibadah ummat. Jokowi meminta seluruh pejabat terkait untuk dapat membuat kajian bersama serta kalkulasi yang matang untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan laporan posisi saldo keuangan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sampai November 2014 lalu Kementerian Agama mengelola dana sebesar Rp 68,47 triliun. Dana tersebut terdiri dari kas tunai sebesar Rp 267,95 juta, rekening giro Rp 2,44 triliun, deposito Rp 33,87 triliun, penempatan dalam SBSN Rp 31,75 triliun, dan penempatan SBSN optimalisasi Rp 400 miliar. (gen)