BKPM: Ditjen Pajak Berubah, Investor Ingin Transparansi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa wacana pelepasan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan diharapkan tidak akan menghalangi investasi Indonesia secara langsung. BKPM mengklaim perubahan ini hanya terjadi pada bentuk badannya bukan dalam tingkatan pajaknya.

"Sebenarnya pengenaan pajak-pajak bagi investasi kan dari dulu sudah ada. Jadi jika mau diganti jadi badan tersendiri ataupun masih di dalam Kementerian Keuangan kami rasa itu tidak ada bedanya," ujar Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di Gedung BKPM Rabu (17/2).

Pilihan Redaksi Pemerintah Akan Tunjuk 3 Plt Deputi Untuk Bantu Dirjen Pajak Bentuk Badan Pajak, Indonesia Tertinggal Jauh dari Uganda Seleksi Kepala Badan Pajak, Pemerintah Tak Perlu Libatkan DPR

Menurut Azhar, yang terpenting bagi para investor adalah kepastian jenis-jenis objek pajak yang dikenakan beserta besaran tingkatnya. Ia menambahkan, adanya ketidakjelasan objek-objek yang dikenakan pajak ketika akan melaksanakan investasi malah memberikan disinsentif dibanding mengubah status badan hukum Dirjen Pajak.

"Para investor kan maunya transparan, terutama dalam hal aspek-aspek apa saja yang dikenakan pajak ketika melakukan investasi. Sebenarnya masalah investasi di Indonesia kan karena cost yang tinggi, sebisa mungkin masalah pajak yang menyangkut investasi pun juga jelas detilnya, agar tidak terjadi ongkos investasi yang besar" tutur Azhar.

Meskipun dirinya menilai tak ada perbedaan kondisi investasi jika Dirjen Pajak dijadikan badan khusus, Azhar berharap seluruh pengusaha dan investor bisa lebih taat membayar pajak apabila badan ini nantinya dibentuk.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pemerintah menargetkan restrukturisasi Dirjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak pada tahun 2016. Target penerimaan pajak yang senilai Rp 1.484 triliun serta banyaknya pegawai yang berada di bawahnya menjadi alasan mengapa perlu dilakukan restrukturisasi ini.

"Ditjen Pajak itu instrumen fiskal yang penting. Satu-satunya Dirjen yang membawahi lebih dari 10 eselon II. Kemudian memiliki capaian target yang luar biasa juga," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Gedung A.A Maramis Jakarta, Selasa kemarin (17/2). (gir/gir)