Kementan Percaya Mendag Mampu Tertibkan Oligopoli Beras

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertanian percaya Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mampu menertibkan praktik oligopoli beras yang mengakibatkan harganya melonjak sampai 30 persen.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengatakan dari sisi produksi pertanian yang menjadi tanggung jawabnya, hasil panen dari sawah para petani di seluruh Indonesia sampai April 2015 diperkirakan bisa mencapai 20,9 juta ton.

Rinciannya, produksi beras pada Januari 2015 sebanyak 1,9 juta ton, Februari sebanyak 4 juta ton, Maret diperkirakan mencapai 7 juta ton, dan April dipercaya bisa menghasilkan 7 juta-8 juta ton beras.

Sementara, konsumsi beras di masyarakat per bulan hanya mencapai 2,5 juta ton sampai 2,6 juta ton. Atau secara total hanya berjumlah 10,4 juta ton sampai April 2015.

“Jadi stok Bulog sebenarnya juga masih banyak. Saat ini saya sedang berada di gudang Bulog di Sulawesi Utara, yang stoknya cukup selama tujuh bulan. Jumlah tersebut cukup banyak dan dari sisi produksi tidak ada masalah,” ujar Hasil melalui pesan singkat, Selasa (24/2).

Di konfirmasi mengenai tudingan dari para ekonom yang menyebut distribusi beras ke masyarakat dikuasai oleh lima sampai delapan pedagang beras besar di Indonesia, menurut Hasil untuk dapat menertibkan praktik oligopoli seperti itu bukan merupakan wewenangnya.

“Wah soal itu saya tidak mengerti, bisa ditanyakan ke Kementerian Perdagangan kalau itu karena izin impor maupun izin distribusinya dikeluarkan dari sana,” kata Hasil.

Sayangnya, Hasil mengakui bahwa Kementerian Pertanian tidak memiliki data perusahaan pengepul beras yang rutin membeli langsung dari sawah petani ketika panen tiba.

“Saya tidak punya daftar mereka, tapi pemerintah harus berpihak ke petani dan produksi dalam negeri daripada harus impor,” kata Hasil.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menduga ada beberapa pengusaha nakal yang mengatur harga beras layaknya jaringan mafia di Indonesia. Untuk itu, Rachmat mengaku sudah memerintahkan Perum Bulog untuk mengevaluasi sistem distribusi beras nasional guna mempersempit gerak para mafia tersebut.

“Setelah melihat dan mengevaluasi, ternyata distribusi yang melewati food station tidak bisa membantu upaya menekan harga beras. Oleh karena itu akan dilakukan oleh satgas agar bisa langsung diterima masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/2).

Pilihan Redaksi Bulog: Penyaluran Raskin Terhambat, Harga Beras Melonjak Ketua Hipmi: Harga Beras Naik Bukan Semata Gara-Gara Mafia Penghentian Raskin Dongkrak Harga Beras di Pasar Cipinang

Nantinya, masyarakat bisa langsung menerima beras dengan harga yang sebenarnya. Menurutnya, sistem distribusi yang selama ini disalurkan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) melalui food station tidak sampai ke masyarakat.

Dia mengaku beberapa kali mendatangi dan mendapatkan gudang yang memiliki beras Bulog untuk dioplos lalu dikirim di luar kota, bukan untuk konsumen di Jakarta.

“Saya juga dapat informasi ada beberapa tempat yang sama. Saya minta Kepala Bulog mengevaluasi sistem distribusi. Itu yang menciptakan kenapa ada harga yang tinggi sekarang ini,” jelasnya. (gen)