Menteri Keuangan Kaji Ulang Waktu Pengenaan PPN Tarif Tol
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Sabtu, 07 Mar 2015 12:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Berangkat dari permintaan tersebut, terang Bambang, pihaknya akan terus melalukan diskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) untuk menentukan waktu tepat untuk mengenakan PPN sebesar 10 persen. Akan tetapi, ia masih menyakini bahwa April merupakan waktu tepat lantaran saat itu inflasi Indonesia masih rendah karena adanya panen raya. "Tapi kita mau pastikan lagi apakah April benar waktu yang terbaik atau nggak. Lihat kenaikan tarif yang lain, apakah April atau sesudah itu," terangnya.
Terkait adanya protes, Bambang bilang, Kementerian Keuangan konsisten mengenakan PPN untuk tarif tol. Pasalnya, tol merupakan salah satu subjek PPN yang ada di Indonesia namun belum pernah dikenakan. "Dulu pengusaha jalan tol terbatas cuma Jasa Marga, hingga akhirnya ada surat Ditjen Pajak di masa lalu yang sementara menunda PPN. Suatu saat ketika jalan tol jadi bisnis yang berkembang, pengenaan PPN wajar dong," pungkasnya.
(dim)
Rencana Kementerian Keuangan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tarif jalan tol, April mendatang menimbulkan dilema bagi Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro. Pasalnya, di tengah rencana tersebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pengenaan pajak tarif tol diputuskan pada waktu yang tepat. Ini mengingat pada April mendatang pemerintah memperkirakan harga barang dan jasa akan mulai merangkak naik.
"Pak Presiden mendukung penarikan pajak itu, namun dalam Sidang Kabinet Presiden memberi arahan agar timing diperhatikan terkait inflasi, timing kenaikan tarif tol. Jadi kalau ada kenaikan, nggak terjadi serempak karena schedule berbeda, tapi kita ingin serentak pengenaan PPN-nya," ujar Bambang di kantornya, Jumat (6/3).
"Pak Presiden mendukung penarikan pajak itu, namun dalam Sidang Kabinet Presiden memberi arahan agar timing diperhatikan terkait inflasi, timing kenaikan tarif tol. Jadi kalau ada kenaikan, nggak terjadi serempak karena schedule berbeda, tapi kita ingin serentak pengenaan PPN-nya," ujar Bambang di kantornya, Jumat (6/3).
Berangkat dari permintaan tersebut, terang Bambang, pihaknya akan terus melalukan diskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) untuk menentukan waktu tepat untuk mengenakan PPN sebesar 10 persen. Akan tetapi, ia masih menyakini bahwa April merupakan waktu tepat lantaran saat itu inflasi Indonesia masih rendah karena adanya panen raya. "Tapi kita mau pastikan lagi apakah April benar waktu yang terbaik atau nggak. Lihat kenaikan tarif yang lain, apakah April atau sesudah itu," terangnya.
Terkait adanya protes, Bambang bilang, Kementerian Keuangan konsisten mengenakan PPN untuk tarif tol. Pasalnya, tol merupakan salah satu subjek PPN yang ada di Indonesia namun belum pernah dikenakan. "Dulu pengusaha jalan tol terbatas cuma Jasa Marga, hingga akhirnya ada surat Ditjen Pajak di masa lalu yang sementara menunda PPN. Suatu saat ketika jalan tol jadi bisnis yang berkembang, pengenaan PPN wajar dong," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK