Pengusaha Galangan Kapal Kecewa Janji Insentif Tak Ditepati

Jakarta, CNN Indonesia -- Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyatakan insentif fiskal yang dijanjikan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang harusnya sudah bisa dinikmati mulai Januari 2015, ternyata belum terlaksana sama sekali hingga sekarang. Oleh karena itu Iperindo segera melayangkan surat audiensi kepada Kementerian Keuangan agar insentif bisa segera diberikan.

"Kami sedang menunggu pembebasan pajak dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) yang harusnya berlaku pada Januari kemarin. Kalau insentif fiskal ini berjalan, maka utilisasi industri galangan kapal bisa meningkat,” ujar Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam ketika ditemui di Kementerian Perindustrian, Kamis (5/3).

Dia menambahkan, selama ini utilisasi industri galangan kapal Indonesia hanya sebesar 600 ribu kapal setiap tahunnya. Padahal kapasitas produksi galangan kapal Indonesia bisa mencapai 1,2 juta kapal per tahun.

“Kami cuma bisa menyumbang 0,5 persen dari total penyediaan kapal dunia karena selama ini belum ada insentif fiskal yang mengakomodasi komponen-komponen impor yang digunakan. Bandingkan dengan insentif yang diberikan Singapura, kalau kapal buatannya berhasil diekspor ke Tiongkok maka industrinya bisa kena refund 17 persen," tambahnya.

Demi mempercepat pelaksanaan insentif fiskal yang molor ini, Iperindo telah melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perindustrian. Eddy berharap, pada April mendatang ada satu atau dua fasilitas yang diberikan.

"Sudah banyak sekali investor yang minat investasi di bidang ini sehingga kami mohon insentif fiskal ini segera diberlakukan. Karena kalau industri galangan bertumbuh, hal ini akan memiliki efek multiplier yang banyak sekali," tambahnya.

Pilihan Redaksi Industri Galangan Kapal Bebas Pajak dan Bea Masuk per Januari Berharap Insentif Pemerintah Jelang Masyarakat Ekonomi Asean Jokowi Tanggung Bea Masuk Komponen Pesawat Lima Perusahaan Siap Tanam US$ 9,3 Miliar di Sektor Maritim

Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang fasilitas PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang insentif PPh untuk membebaskan industri galangan kapal dari pajak dan pembebasan bea masuk bagi komponen impor industri ini.

Awalnya, kebijakan ini direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2015 yang lalu, namun hingga sekarang belum ada kejelasan kapan para pengusaha bisa menikmati fasilitas tersebut. (gen)