Jumat, Pemerintah Umumkan Kebijakan Penyelamatan Rupiah

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Kamis, 12/03/2015 11:30 WIB
Jumat, Pemerintah Umumkan Kebijakan Penyelamatan Rupiah Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) bersiap memimpin rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Berbeda dengan para menteri ekonomi dan pejabat Bank Indonesia (BI) yang nampak santai menyikapi pelemahan rupiah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru meminta mereka untuk mengambil langkah konkrit untuk menyelamatkan rupiah dari potensi pelemahan lebih lanjut. Maklum rupiah sudah menembus Rp 13 ribu per dolar dalam dua pekan terakhir, titik terendah selama Jokowi menjabat sebagai presiden.

Usai memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad ke kantornya sore kemarin (11/3), Jokowi meminta para pejabat tersebut bisa mengumumkan strategi perbaikan depresiasi rupiah paling lambat Jumat (13/3).

“Jumat, rencananya pemerintah akan melakukan koordinasi yang menyangkut berbagai kementrian untuk reformasi struktural lebih lanjut. Kami akan umumkan sejumlah kebijakan,” kata Sofyan Djalil usai menghadiri rapat terbatas bersama Jokowi di kantor Presiden, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (12/3).


Sofyan memberi sedikit bocoran tentang kebijakan dimaksud sebagaimana telah disampaikan oleh Bambang P.S. Brodjonegoro, misalnya Peraturan Pemerintah tentang sistem insentif perpajakan.

“Kami juga akan meng-attack persoalan yang selama ini orang mengatakan masalah karena Current Account Defisit (CAD), akan ada sejumlah upaya supaya CAD itu akan teratasi secara pelan-pelan. Karena kami sadar itu adalah masalah yang sudah dihadapi selama dua sampai tiga tahun terakhir ini,” papar Sofyan.

Menurut mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, selama ini pemerintah terus melakukan koordinasi dengan BI dan OJK dalam memantau pergerakan rupiah yang dipengaruhi pelemahannya oleh faktor dari luar Indonesia.

Tak Terpengaruh

Sementara Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi aman meskipun rupiah bergejolak. Dia menyebutkan kondisi berbahaya baru terjadi apabila pelemahan rupiah diikuti dengan naiknya harga minyak secara signifikan. Hal tersebut akan membuat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menggelembung begitu besar sehingga defisit akan mungkin melewati 3 persen.

“Namun dengan melakukan reformasi subsidi dalam bentuk penghapusan subsidi premium dan subsidi tetap untuk solar, maka perubahan kurs ini tidak signifikan berpengaruh terhadap BBM,” jelas Bambang. (gen)