Rupiah Melempem, HIPPI: Momentum Lindungi Pengusaha Pribumi

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai itulah momentum bagi pemerintah untuk melindungi daya saing pengusaha pribumi Indonesia.

Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari mengatakan momentum itu terbentuk jika pengusaha pribumi mampu meningkatkan kapasitas produksinya bagi kebutuhan masyarakat di dalam negeri dan untuk ekspor.

“Peran pemerintah melindungi pengusaha pribumi sangat diharapkan. Agar menciptakan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan pengusaha pribumi handal,” kata Hardini, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3).

Terkait paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah, Hardini menilai, salah satunya sangat berhubungan dengan perlindungan terhadap pengusaha pribumi. Yaitu, kebijakan bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri. Terdiri dari Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS).

Meski demikian, kata Hardini, diperkirakan paket tersebut baru efektif melindungi pengusaha pribumi sekitar enam bulan sejak diterbitkan. Artinya, pada jangka pendek saat ini, pengusaha pribumi membutuhkan langkah-langkah nyata pemerintah melindungi daya saing pengusaha lokal.

“Sebab Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS), sangat memerlukan identifikasi produk-produk lokal sebenarnya, dan informasi komprehensif terhadap produk-produk impor yang selama ini telah membanjiri pasar tanah air,” kata Hardini.

Sementara itu kebijakan insentif pajak yang akan mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya, belum menjelaskan rinci apakah pengurangan juga akan berlaku bagi pengusaha pribumi yag terdampak pelemahan rupiah.

“Memang pada Maret ini, pemerintah gencar menarik pajak para wajib pajak. Namun akan sangat membantu jika pemberlakuan pengurangan PPh juga bisa berlaku Maret ini, dan juga ditujukan bagi pengusaha lokal,” ujar dia.

HIPPI mengusulkan pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia. Kedua, memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia.

Misalnya, ujar Hardini, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengijinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mal, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah. Tentu dengan seleksi ketat.

Ketiga, mendorong pemerintah mewajibkan pengusaha perhotelan, toko swalayan dan destinasi pariwisata untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cinderamata. Misalnya, barang-barang tekstil, kerajinan tangan, dan produk lainnya.

Keempat, mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya.

Artinya, menurut Hardini, pengembang perumahan lokal dan kontraktor pribumi diberi kesempatan untuk meningkatkan daya saingnya mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Menurut Hardini, dukungan penuh pemerintah terhadap produk-produk lokal dipastikan akan menciptakan semakin banyak pengusaha pribumi di Indonesia. Dampaknya, tingkat daya saing akan meningkat melalui harga yang kompetitif dan pasokan kebutuhan dalam negeri pun akan melimpah. Sehingga dipastikan akan memangkas signifikan kinerja impor Indonesia, khususnya untuk kebutuhan sejenis.

Selain itu, dampak lainnya adalah kalangan pengusaha pribumi akan menciptakan lapangan kerja signifikan di berbagai wilayah Indonesia. (ded/ded)