Beijing, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa meningkatkan jumlah turis asal Tiongkok yang berwisata ke Indonesia menjadi 5 juta orang per tahun mulai 2020 mendatang dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa antar kedua negara.
Tidak hanya menarik turis Tiongkok ke dalam negeri, namun Jokowi berharap jumlah warga negara Indonesia yang plesir ke negara Tirai Bambu juga bisa mencapai 5 juta orang dalam lima tahun ke depan.
Hal tersebut merupakan salah satu dari tiga agenda ekonomi yang dibawa Jokowi selama berada di Tiongkok, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan turis kedua negara menjadi 10 juta per tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara dua agenda lainnya adalah implementasi bilateral untuk currency swap agreement dan meningkatkan nilai transaksi perdagangan menjadi US$ 150 miliar per tahun mulai 2020.
“Saya telah meminta Pemerintah Tiongkok untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi turis Indonesia yang akan berkunjung ke Tiongkok sebagaimana Pemerintah Indonesia telah memberikan bebas visa untuk turis Tiongkok yang akan bepergian ke Indonesia,” kata Jokowi usai bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di The Great Hall of People, Beijing, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (27/3).
Seperti diketahui, Indonesia berencana menambah 30 negara yang turisnya bisa memperoleh fasilitas bebas visa selama berkunjung ke Indonesia. Ke-30 negara tersebut adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Rusia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.
Sebelumnya, Indonesia telah memberikan bebas visa kepada 15 negara. Ke-15 negara tersebut adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong Special Administration Region, Macau Special Administration Region, Cile, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Pemberlakuan bebas visa ke Indonesia kepada 30 negara baru ini diharapkan terealisasi 1 April 2015 setelah Jokowi menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan soal hal fasilitas tersebut.
Bangun Bank InfrastrukturTerkait isu pembangunan infrastruktur di kawasan Asean, Jokowi mendukung pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank yang digagas Pemerintah Tiongkok.
“Dalam kaitan ini, Indonesia siap memfasilitasi pembentukan kantor utama Asian Infrastructure Investment Bank di Indonesia sebagaimana yang telah saya sampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping pada November 2014,” kata Jokowi.
Hadirnya bank tersebut menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan menjadi bagian penting dari pengatur tatanan keuangan internasional ke depan.
(gen)