Dikelola Perusahaan Ikan, Susi Minta Pelabuhan Tikus Dibasmi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjastuti mengungkap modus yang belakangan banyak digunakan perusahaan perikanan yang diduga terlibat praktik illegal fishing. Susi mengungkapkan pelabuhan kecil atau biasa disebut pelabuhan tikus menjadi jalan masuk barang dan ikan ilegal dari luar negeri.

"Tipikal kegiatan perikanan yang melakukan illegal fishing adalah kebanyakan beroperasi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kami harus memohon kepada Kementerian lain yang berwenang untuk segera menutup semua pelabuhan-pelabuhan perikanan seperti ini," kata Susi di Jakarta, Senin (30/3).

Susi mencontohkan penyelundupan yang banyak terjadi di Pelabuhan Wanam di daerah Merauke, Papua. Susi mengungkapkan selain ikan dan hasil laut, barang-barang lain yang diselundupkan melalui kapal eks asing pun bermacam-macam. Tak tanggung-tanggung, tanduk rusa, burung kakatua raja, buaya hingga minuman keras menjadi barang yang sering diselundupkan. Susi pun kembali menyebut perusahaan perikanan asal Merauke Papua PT Dwikarya Reksa Abadi, sebagai pemain lama yang turut terlibat dalam praktik tersebut.

"Dan itu sudah jelas yang terjadi dengan Dwikarya, kapal-kapal trampernya termasuk Hai Fa bila mau masuk ke Indonesia pasti membawa minuman keras, bawa bahan pokok, bawa buah, tanpa lewat pintu impor. Hampir semua buah yang ada di Merauke itu berasal dari sana," kata Susi.

Aksi penyelundupan tersebut juga mendapat pengakuan dari Bupati Merauke Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Menurut Romanus, sudah menjadi fakta umum barang-barang selundupan dari Tiongkok banyak beredar di Merauke.

"Benar. Kapal itu pergi ke Tiongkok, sekembalinya dari sana, mereka membawa makanan asal Tiongkok. Sekarang di supermarket Merauke, banyak makanan asal Tiongkok " ujar Romanus saat ditemui wartawan di Jakarta.

Romanus mengatakan pelabuhan kecil di daerah Merauke, biasanya dikelola oleh perusahaan perikanan. Pemerintah Kabupaten Merauke sendiri mengaku kesulitan untuk mengawasi karena terbatasnya tenaga pengawas. "Karena tidak ada kontrol, tidak ada monitoring, perusahaan bisa melakukan apa saja tanpa kelihatan," ujarnya.

Pilihan Redaksi Diminta Hormati Hukum, Menteri Susi Berkeras Ajukan Banding Diprotes Pemilik Kapal KM Nunukan, Menteri Susi Cuek

Romanus mengatakan perlu ada penguatan kerjasama pengawasan dari beberapa aparat terkait untuk mengamankan pelabuhan dari tindak penyelundupan. Menurutnya timpang tindih wewenang dalam hal pengawasan harus segera diatasi sehingga tidak ada lagi aksi penyelundupan.

“Kami akan tertibkan dengan mencoba membuat pos. Tapi pos nya itu kan harus terpadu. Harus terpadu juga komunikasinya, dan ketika Angkatan Laut melakukan pengawasan ini juga harus sama seperti yang dilakukan Polair, Bea Cukai dan Karantina," ujarnya. (gen)