Pemerintah Lebih Pilih Rahasiakan Harga BBM Sebelum Diumumkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan pemerintah tidak akan membocorkan rencana perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat sebelum secara resmi mengumumkannya sebagai suatu kebijakan. Menurutnya, cara lama seperti itu justru selalu menimbulkan dampak psikologis bagi naiknya harga-harga barang dan jasa.

“Kalau Anda mengharapkan kenaikan BBM disosialisasikan sebelumnya, itu sama saja memberikan efek psikologis yang kurang baik. Jadi jangan punya harapan untuk dibicarakan terus menerus sebelum diputuskan, itu malah mengganggu ketenangan masyarakat,” kata Sudirman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/3).

Mantan Deputi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias tersebut menyebut, satu-satunya kebijakan terkait BBM bersubsidi yang harus terus disosialisasikan ke masyarakat adalah saat ini pemerintah sudah mengubah sistem subsidi BBM. Dari sebelumnya memberikan subsidi untuk premium, solar, dan minyak tanah, menjadi hanya memberi subsidi untuk solar dan minyak tanah saja.

“Hal itu yang harus terus disosialisasikan, sehingga saya berharap reaksi masyarakat tidak berlebihan dalam menyikapi naiknya harga BBM. Karena sebetulnya harga ini masih dalam batas toleransi,” jelasnya.

Terhitung mulai Sabtu (28/3), pemerintah telah menaikkan harga premium dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300 per liter dan solar dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter.

Harga baru yang akan berlaku selama dua pekan ke depan tersebut sudah membuat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan sembilan poin yang harus ditindaklanjuti pemerintah.

Dua diantaranya adalah DPR meminta dilibatkan dan diinformasikan sebelum pemerintah menetapkan harga BBM terbaru, sekaligus meminta Menteri Keuangan menyetujui penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk BBM dan elpiji sehingga harga jualnya ke masyarakat bisa ditekan.

"BBM itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ketika harga dinaikan harus dilakukan secara transparan dan jangan sampai masyarakat harus menanggungnya secara bertubi-tubi," tutur Kardaya Warnika, Ketua Komisi VII DPR.

Dukung Pemerintah

Namun Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memiliki pandangan yang berbeda dengan para politisi di Senayan. Menurut Perry kebijakan pengumuman harga BBM yang dilakukan pemerintah secara diam-diam setiap dua pekan sekali mengikuti perkembangan harga minyak dunia, sangat tepat untuk menjaga tingkat inflasi.

Pilihan Redaksi BI: Naiknya Harga BBM Bisa Sumbang Inflasi April 0,04 Persen DPR Minta Dilibatkan Dalam Penetapan Harga BBM

Dia menjelaskan mekanisme kenaikan dan penurunan harga BBM yang baru ini tidak menciptakan ekspektasi inflasi karena keputusan penetapannya tidak diketahui oleh publik.

"Kemarin harga tinggi kan akibat masyarakat tahu kalau BBM akan naik, makanya pelaku usaha mengantisipasi kenaikan BBM dengan menaikkan harga duluan. Tapi sekarang kan naik turunnya kecil-kecil, secara tiba-tiba juga jadi ekspektasi inflasinya juga lebih kecil," kata Perry. (gen)