BPS Dukung Penggunaan L/C Sebagai Metode Pembayaran Ekspor

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Rabu, 01/04/2015 15:15 WIB
BPS Dukung Penggunaan L/C Sebagai Metode Pembayaran Ekspor (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menilai penggunaan letter of credit (L/C) dalam kegiatan ekspor impor akan membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama inflasi komponen inti (core inflation).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menjelaskan selama ini inflasi komponen inti Indonesia masih cenderung tinggi akibat dipengaruhi oleh berbagai faktor makro, salah satunya adalah ketidakstabilan dalam transaksi menggunakan valas.

"Inflasi inti ini masih naik terus sehingga perlu ada kebijakan dari BI bagaimana mengatur valas, nilai tukar maupun kebijakan tingkat bunga. Kalau di tingkat bunga mungkin sudah baik, namun yang valas harus ada ketegasan lagi," kata Sasmito di kantor BPS Pusat, Jakarta, Rabu (1/4).


Dalam mengendalikan core inflation, menurutnya kini BI harus fokus untuk mengeluarkan kebijakan menggunakan instrumen lain selain suku bunga acuan (BI rate). "Misalnya menerapkan giro wajib minimum dan devisa hasil ekspor tetap tahan disini, itu tetap harus dipertegas," katanya.

BPS mencatat komponen inti pada Maret 2015 mengalami inflasi sebesar 0,29 persen, atau terjadi kenaikan indeks dari 112,34 pada Februari 2015 menjadi 112,67 pada Maret 2015. Angka ini seiring dengan pelemahan rupiah pada Februari 2015, BPS mencatat sepanjang Februari 2015 rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 2,95 persen.

Menurut Sasmito, penggunaan L/C akan berdampak signifikan terhadap cadangan devisa negara, pasalnya dengan melaporkan devisa hasil ekspor dan tidak menimbunnya di luar negeri, stok cadangan valas di dalam negeri diyakini bisa menguat.

Meski mendapat penolakan dari perusahaan migas dan tambang, Sasmito memaklumi hal tersebut. Karena perusahaan yang menjalankan kewajiban L/C mengetahui bahwa proses ekspornya akan semakin rumit. Namun dia mendorong para perusahaan untuk menjalankan kewajiban L/C dan melakukan penyesuaian bisnisnya.

"Tapi kan perlu adjustment dan harus ada negosiasi internal dengan pemerintah. Intinya tidak merugikan hanya perlu penyesuaian saja," katanya.