Jokowi ke Jepang dan Tiongkok, Investor Siap Tanam US$ 73 M

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Kamis, 02/04/2015 08:48 WIB
Jokowi ke Jepang dan Tiongkok, Investor Siap Tanam US$ 73 M Presiden RI Joko Widodo di Forum Kooperasi Ekonomi Indonesia-RRT. (REUTERS/Feng Li)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang dan Tiongkok pada 23-28 Maret 2015 yang lalu dinilai membuahkan hasil untuk menarik investor. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen investasi senilai US$ 73,46 miliar yang terdiri dari US$ 10,06 miliar komitmen investasi Jepang dan US$ 63,40 miliar komitmen investasi Tiongkok.

“Optimisme juga didasarkan kepada kecenderungan jumlah permohonan izin investasi dari Jepang dan Tiongkok (on the pipeline) yang cenderung meningkat,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/4).

Dia mengungkapkan, permohonan izin investasi dari Jepang periode Oktober 2014 hingga Maret 2015 sudah mencapai US$ 2,7 miliar. Sementara permohonan investasi dari Tiongkok periode Oktober 2014 hingga Maret 2015 mencapai US$ 13,66 Miliar.


“Untuk komitmen investasi Jepang terbagi menjadi dua, yaitu komitmen investasi yang sudah pada tahap pengajuan izin untuk didorong tahap realisasi senilai US$ 8,11 miliar dan komitmen yang pada tahap minat untuk didorong pada pengajuan izin senilai US$ 1,95 miliar,” jelasnya.

Sedangkan, lanjutnya, tren realisasi investasi Tiongkok di Indonesia semakin meningkat dari US$ 297 Juta tahun 2013, menjadi US$ 800 juta tahun 2014. Bahkan, pada triwulan IV tahun 2014, Tiongkok untuk pertama kalinya masuk lima besar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal lain yang menambah optimisme BKPM adalah hasil survei JETRO yang menyatakan 2/3 investor Jepang existing melakukan perluasan usaha. Sementara untuk investasi Tiongkok, Presiden Xi Jinping dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi menyatakan akan mendorong realisasi komitmen investasi mereka.

Franky menambahkan, komitmen Tiongkok dalam sektor infrastruktur cukup penting, karena pemerintah dalam lima tahun ke depan berfokus terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya rencana pembangunan infrastruktur lima tahun mendatang diperkirakan membutuhkan biaya hingga US$ 460 miliar, di mana anggaran negara baik APBN dan APBD memiliki porsi 22 persen -nya.

“Pemerintah juga akan memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastructure Bank (AIIB),” jelas Franky.

Sebagai tindak lanjut atas kunjungan, Franky menjelaskan BKPM akan mengawal proses realisasi seluruh komitmen investasi tersebut, sehingga rasio investasi dari kedua negara akan meningkat. BKPM akan memaksimalkan unit yang ada untuk melakukan end to end proses pelayanan investasi, termasuk perizinan hingga proses realisasi investasi ke daerah. (gir)