Pembangunan Infrastruktur Terlambat, Pemerintah Menyesal

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Kamis, 02/04/2015 14:31 WIB
Pembangunan Infrastruktur Terlambat, Pemerintah Menyesal Menkeu Bambang Brodjonegoro saat memberikan keterangan usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait revisi APBN 2015 akibat pergerakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia hanya bisa menyesal karena terlambat membangun infrastruktur. Seharusnya, pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sejak dulu, ketika pertumbuhan ekonomi sedang menggeliat. Sejumlah proyek infrastruktur pun mandek karena terganjal pendanaan hingga pembebasan lahan.

Bambang mengungkapkan, ekonomi Indonesia pada 2011 tumbuh cemerlang sampai 6,5 persen. Namun banyak yang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan berkelanjutan karena ketertinggalan infrastruktur Indonesia.

"Kita tidak bisa tumbuh dengan potensi 7 persen karena salah satunya ketertinggalan infrastruktur. Infrastruktur yang ada mulai rusak, tidak memenuhi kebutuhan bahkan tidak ada pembangunan infrastruktur baru," papar dia di Jakarta, Kamis (2/4).


Bambang mengatakan, ‎kesalahan di masa lalu karena BUMN infrastruktur agak terlambat menggarap proyek-proyek besar di sektor ini. Padahal perusahaan pelat merah mempunyai tanggungjawab sebagai agen pembangunan.

"Tidak ada visi besar infrastruktur oleh BUMN infrastruktur. BUMN lebih peduli dengan bottom line. Kalau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang penting profit-nya naik setinggi-tingginya. Jadi misi BUMN yang harusnya jadi katalis infrastruktur jadi terabaikan," katanya.

Menkeu menambahkan, pemerintah saat itu melihat kinerja BUMN dari pencapaian laba bersih. Di samping itu, sambungnya, ‎Indonesia sudah sejak lama tidak mempunyai bank infrastruktur atau lembaga pembiayaan yang fokus mendanai proyek-proyek infrastruktur.

"Dulu ada Bapindo, kalau sesuai jalurnya mereka jadi lembaga pembiayaan infrastruktur atau pembangunan. Sayang, Bapindo mengarah pada bank umum yang sebagian besar simpanan Dana Pihak Ketiga bersifat jangka pendek, sedangkan proyek infrastruktur durasinya jangka panjang," terang Bambang.

Dari sini, tambah dia, terjadi mismatch. Bapindo terlalu fokus menjadi bank umum tidak mampu bertahan saat krisis ekonomi menerjang Indonesia. Sehingga tidak ada lagi lembaga yang fokus pada infrastruktur.

Akibatnya, lanjut Bambang, kondisi jalan menjadi macet, pelayanan provider telekomunikasi semakin buruk. Kebutuhan infrastruktur di Indonesia luar biasa besar, hanya saja terkendala masalah pendanaan atau investasi.

"Kita cuma bisa menyesal sekarang," katanya.

Untuk itu, pemerintahan Jokowi ingin menghidupkan kembali bank infrastruktur di Indonesia karena perbankan umum mempunyai keterbatasan mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. (gir)