Jadi Bank Infrastruktur, SMI Bisa Danai Proyek Rp 150 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan tahun ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mulai beroperasi sebagai bank infrastruktur. Menurutnya, setelah pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke SMI tuntas, BUMN pembiayaan infrastruktur itu langsung berfungsi laiknya Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

"Namanya tidak akan berubah, tapi fungsinya akan jadi LPPI," jelas Bambang usai melantik 37 pejabat eselon II Kementerian Keuangan, Kamis (2/4).

Untuk pendanaan operasional, Bambang mengatakan SMI didorong untuk meberbitkan surat utang atau obligasi dalam nominal yang cukup besar setiap kali ada kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Sementara yang dijadikan aset penjaminan (underlying asset) dari obligasi SMI tersebut adalah proyek infrastruktur yang akan didanainya.

"Seperti World Bank dan ADB juga mengeluarkan obligasi untuk membiayai proyeknya. Underlying-nya ya proyek itu," jelasnya.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu melihat potensi pembiayaan SMI akan sangat besar dengan modal awal perseroan yang sekitar Rp 25 triliun. Terlebih setelah aset PIP sepenuhnya beralih, Bambang optimistis kapasitas pembiayaan yang disalurkan dapat meningkat enam kali lebih besar dari modal yang dimiliki.

"SMI bisa membiayai proyek sampai Rp 150 triliun," katanya.

Selain bank infrastruktur, Bambang mengatakan pemerintah juga tengah mengupayakan skema pembiayaan pengadaan tanah menyerupai konsep bank tanah. "Bank tanah tidak dalam bentuk institusi, tapi kami di pemerintah mengupayakan ada skema seperti bank tanah. Namanya juga lagi disiapkan," tuturnya.

Bank Infrastruktur Asean

Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan keikutsertaan Indonesia dalam mendirikan sekaligus menjadi anggota Asean Infrastructure Investment Bank (AAIB). Menurutnya, pemerintah sangat serius untuk menjadikan Indonesia sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam institusi regional tersebut.

Pilihan Redaksi Pengembang Swasta Dukung Pembentukan Bank Infrastruktur Perubahan SMI Jadi Bank Infrastruktur Bakal Masuk Prolegnas Pembangunan Infrastruktur Terlambat, Pemerintah Menyesal

Untuk itu, Bambang mengaku tengah mengupayakan agar kantor pusat AAIB berada di Jakarta. Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Indonesia harus bersaing dengan Tiongkok yang juga menginginkan agar operasional AIIB berpusat di Beijing.

"Kami masih dalam negosiasi," ujarnya.

Dia menambahkan Indonesia harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin pembiayaan dari AIIB untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur skala besar. (gen)