Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati berharap masyarakat lebih bijak dalam menyikapi wacana privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum lama ini santer terdengar.Menurutnya, privatisasi BUMN tak harus selalu diartikan sebagai upaya menjual mayoritas saham perusahaan negara ke pihak swasta.
Enny mengatakan upaya privatisasi BUMN juga diperlukan untuk mengembangkan perusahaan serta kinerja keuangan perseroan. "Kalau ada BUMN strategis yang ingin mencatatkan sahamnya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan itu harus menganut sistem transparansi publik (keuangan). Contohnya Pertamina. Jika sahamnya dimiliki publik, artinya yang mengawasi keuangan perusahaan akan makin banyak," ujar Enny dalam sebuah seminar BUMN di Jakarta, Kamis (23/4).
Selain meningkatkan pengawasan keuangan, kata Enny, dengan dimilikinya saham BUMN oleh investor juga diyakini dapat meningkatkan kinerja perseroan. Ia mengungkapkan, selama ini BUMN terutama di sektor strategis, kerap memiliki keterbatasan modal akibat manajemen selalu dituntut untuk tidak rugi sesuai dengan aturan pemerintah. Alhasil, ancaman tersebut membuat banyak BUMN kerap menunda rencana ekspansinya.
"Yang harus kita pikirkan bagaimana menyeimbangkan antara korporasi harus efisien, tapi juga memikirkan kepentingan negara," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT BEI Ito Warsito meyakini masuknya BUMN di lantai bursa dapat memunculkan sejumlah dampak positif pada kinerja perseroan dan pasar modal Indonesia. Satu diantaranya dapat mengerek nilai kapitalisasi perdagangan di Indonesia, disamping kinerja keuangan BUMN tadi bisa diawasi oleh banyak pihak sehingga transparansi dapat meningkat.
"Kedua mengurangi adanya intervensi di direksi BUMN. Kan intervensi bisa datang dari mana saja dan dalam bentuk apapun juga," ujarnya
Namun, Ito menggarisbawahi IPO bukan merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan guna menghilangkan intervensi di dalam manajemen perusahaan BUMN. Meski begitu, ia meragukan akan terdapat transparansi jika perusahaan tak mencatatkan sahamnya di pasar modal.
"Daya paksa itu tercapai kalau ada yang mengawasi banyak. Semakin banyak orang yang melihat BUMN makin terlihat baik kinerjanya. Karena mau tidak mau, BUMN itu akan menjalankan semua aturan pasar modal," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(dim/ags)