Gelar Right Issue, Waskita Janjikan Tol Trans Jawa Rampung

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan infrastruktur pelat merah PT Waskita Karya (WSKT) masih menunggu persetujuan Komisi VI DPR terkait rencana penerbitan saham baru, atau yang dikenal rights issue. Di depan anggota dewan Direktur Utama WSKT M Choliq menjelaskan, dana segar yang diperoleh dari right issue akan digunakan untuk menyelesaikan proyek tol trans Jawa yang telah mangkrak 20 tahun.

"Kita fokus menyelesaikan tol yang macet di Jawa dan bernegosiasi dengan pemilik konsesi lahan dengan sistem bisnis ke bisnis. Yang belum itu Pemalang ke Batang, dan Batang ke Semarang. Kalau dua paket ini selesai, tahun 2018 dari Merak-Pasuruan sudah bisa joss," kata Choliq di depan amggota Komisi VI, Jumat (24/4).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, manajemen Waskita menargetkan upaya right issue perseroan dapat mendatangkan dana segar mencapai Rp 5,3 triliun. Rinciannya Rp 3,5 triliun dari suntikan modal pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp 1,8 triliun diperoleh dari dana publik.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah akan mengempit 66,02 persen saham perusahaan bertiker WSKT tersebut sedangkan 33,98 sisanya dimiliki publik.

Choliq manamejen pun akan segera melaporkan pencatatan saham baru ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu 29 April mendatang apabila usulan ini disetujui DPR. "Sehari setelah itu kami akan umumkan di koran, di sana sudah mencantumkan range harga," katanya.

Untuk memuluskan rencana ini, manajemen Waskita diketahui telah menunjuk 3 perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter) meliputi PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas.

Tak Cuma Waskita

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelasakan, selain Waskita pemerintah juga akan memberikan suntikan dana ke beberapa BUMN sesuai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015.

Di antaranya adalah perusahaan plat merah yang mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR hari ini, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Rini mengeaskan, dengan rights issue maka kepemilihan saham pemerintah akan tetap atau bahkan bisa bertambah bila publik tidak ikut menyetorkan modal baru.

"Pemerintah dan publik punya hak beli. Saham pemerintah akan tetap, tapi publik harus masukkan dana agar nggak terdelusi (persentase kepemilikannya berkurang)," jelas Rini. (dim/dim)