Wilayah Pesisir Terbuka Bagi Industri Garam, Pengusaha Ragu
CNN Indonesia
Kamis, 07 Mei 2015 11:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Melalui Rancangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah akan membuka akses industri garam beroperasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana ini direspons pengusaha dengan tuntutan insentif dan jaminan ketersediaan lahan.
Faktor keuntungan dan skala ekonomi menjadi pertimbangan sulit bagi pelaku industri garam untuk ekspansi ke wilayah terpencil dan terluar Indonesia. "Menarik saja kalau lahan tersedia dan kemarau cukup. Lalu tingkat keekonomiannya berapa dan pasarnya bagaimana?," ujar Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Tony Tanduk, kepada CNN Indonesia, Rabu (6/5).
Tony mengatakan saat ini sekitar 80 persen pengguna garam masih di Pulau Jawa. Sementara sentra produksinya masih terpusat di Pulau Madura. Karenanya ketersediaan infrastruktur pelabuhan dan pasokan energi juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.
Menurutnya, biaya produksi dan ongkos distribusi garam di Indonesia tercermin dari harga jual garam di pasar nasional, yang berkisar US$ 40 - US$ 50 per ton. Harga jual bisa berubah lebih tinggi jika produksi dilakukan jauh dari Jawa.
"Jadi kalau ditanya menarik atau tidak, itu tergantung insentif dan dukungan pemerintah apa," tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan tujuh kegiatan yang diperbolehkan beroperasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air. Salah satunya adalah produksi garam dengan izin lokasi maksimal dua tahun, sedangkan izin operasional maksimal lima tahun. (Baca: Dinilai Mengancam, Ini 'Isi Perut' Rancangan PP Menteri Susi)
Tony mengatakan rata-rata produksi garam nasional itu sekitar 1,3 juta hingga 1,4 juta ton per tahun. Angka tersebut dinilai lebih realistis ketimbang estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sebesar 3,5 juta ton.
Realisasi produksi selama ini, kata Tony, sangat tergantung lama pengeringan di bawah sinar matahari. Madura menjadi wilayah yang paling ideal untuk memproduksi garam mengingat rata-rata kemarau berlangsung sekitar empat bulan dalam setahun dengan tingkat kepanasan yang cukup untuk menghasilkan garam berkualitas.
"Produktivitasnya itu sekitar 60 ton sampai 80 ton per hektar dan itu tanpa sentuhan teknologi," tuturnya.
Menurut Tony, produksi garam nasional selama ini dihasilkan oleh petani-petani kecil, dengan kepemilikan lahan yang tak terlalu luas. Hasil produksi petani kecil itu paling besar diserap oleh industri makanan dan minuman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau ditanya menarik atau tidak, itu tergantung insentif dan dukungan pemerintah apa," tuturnya.
Tony mengatakan rata-rata produksi garam nasional itu sekitar 1,3 juta hingga 1,4 juta ton per tahun. Angka tersebut dinilai lebih realistis ketimbang estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sebesar 3,5 juta ton.
Realisasi produksi selama ini, kata Tony, sangat tergantung lama pengeringan di bawah sinar matahari. Madura menjadi wilayah yang paling ideal untuk memproduksi garam mengingat rata-rata kemarau berlangsung sekitar empat bulan dalam setahun dengan tingkat kepanasan yang cukup untuk menghasilkan garam berkualitas.
"Produktivitasnya itu sekitar 60 ton sampai 80 ton per hektar dan itu tanpa sentuhan teknologi," tuturnya.
Menurut Tony, produksi garam nasional selama ini dihasilkan oleh petani-petani kecil, dengan kepemilikan lahan yang tak terlalu luas. Hasil produksi petani kecil itu paling besar diserap oleh industri makanan dan minuman.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK