SBY vs Menteri ESDM, Politikus Demokrat Minta Bentuk Pansus
Giras Pasopati | CNN Indonesia
Selasa, 19 Mei 2015 00:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menyatakan pemberitaan soal Pertamina Energy Trading Limited (Petral) bakal menjadi pertarungan dan pertaruhan politik antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Petral untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Hal itu terkait pernyataan SBY bahwa tudingan yang disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan mantan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terkait mandeknya pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada masa kepemimpinannya adalah tidak benar.
“Saya yakin ini akan heboh. Awalnya, menteri ESDM Sudirman Said yang lempar bola panas soal tudingan ke mantan presiden SBY yang terkesan melindungi mafia migas. Lalu Faisal Basri sebagai mantan ketua reformasi urusan itu juga tidak kalah galak sebutkan SBY, juga nama menteri dan pejabat lainnya,” tulis Gede Pasek dalam akun twitter resminya, Senin (18/5).
Dia menyatakan, sebenarnya sudah sejak lama dorongan agar sektor migas bisa dihilangkan mafianya, namun menurutnya memang sangat berat. Gede menilai, naif juga jika SBY secara langsung dibidik terkait tanggung jawab atas semua itu.
“Apalagi dianggap pelindung mafia. Perlu pembuktian yang mendalam. Malam ini, SBY sudah klarifikasi dengan tegas, membantah tuduhan itu. Bahkan saya yakini ini akan berlanjut ke proses hukum,” tuturnya.
Menurutnya, jika Menteri ESDM dan Faisal Basri tidak mampu membuktikan, maka itu tentu kategori memfitnah SBY. Sehingga, lanjutnya, wajar jika SBY geram dan marah. Sebab tuduhan itu tidak main-main.
“Kasus mafia migas ini angkanya triliunan dan berlangsung sudah bertahun-tahun. Ini bisa menjadi megaskandal terbesar. Selain nilainya fantastis dan bisa terbesar sepanjang sejarah korupsi, juga akan menyeret begitu banyak gerbong. Saya yakin itu tidak mudah,” ucapnya.
“Tadi siang, saya sempat kultwit, usulkan sebaiknya DPR RI membuat Pansus Petral sehingga kasus ini tidak masuk ke ranah pribadi. Kasus Petral ini tidak hanya urusan saling tuding antara Sudirman Said dan Faisal Basri dengan SBY dan Hatta Rajasa saja,” ungkapnya.
Gede menilai, arusan mafia migas, Petral, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dan lainnya adalah urusan penyelamatan uang negara, urusan penyehatan ekonomi bangsa dan urusan hukum.
“Karena itu, saatnya DPR RI periode sekarang 'berani' membuat Pansus Petral sehingga semua yang terkait bisa dipanggil dan diperiksa di forum terhormat. Rakyat juga akan disuguhi adu bukti, fakta, data tentang apa yang sebenarnya terjadi. Masalah ini jangan disederhanakan urusan personal,” jelasnya.
Dia menganggap kasus sebesar Petral tidak akan selesai dengan pernyataan di media online atau jawaban di Twitter. Menurutnya, jika Pansus pengawasan dijalankan maka akan jadi jalan kebenaran yang terhormat bagi semua pihak yang dituduh terlibat mafia.
“Hanya satu catatan saja, ini urusan penguasa migas yang telah lama dan tentu sudah memiliki banyak jejaring termasuk juga di parlemen. Tapi apapun itu, Pansus Petral adalah jalan terhormat daripada ribut saling tuduh personal. Karena ini bukan masalah personal, tapi nasional,” ujarnya.
“Saya yakin SBY tidak bersalah. Tapi saya juga tidak berani katakan Faisal Basri dan Sudirman Said pasti salah. Karena itu, mari selesaikan kasus nasional ini di tempat terhormat yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Mari kita tunggu,” jelas Gede.
Pengalaman selama ini dengan SBY, lanjutnya, Gede masih yakin SBY tidak terlibat aktif urusan mafia migas. Namun Gede yakin orang di sekitar SBY yang 'main' dalam urusan mafia migas. Menurutnya, seperti di Partai Demokrat, kebijakan menyimpang tidak diketahui karena itu ulah orang di sekitar SBY.
“Maka saya yakin juga di pemerintahan begitu. Sehingga terlalu keras secara etika langsung menuduh ke pemerintahan sebelumnya dengan vulgar. Apalagi kasus ini kasus serius yang dampaknya luas. Bila DPR RI akhirnya mau membentuk Pansus Petral, coba sebutkan nama-nama yang layak dimintai keterangan,” ucapnya.
(gir/gir)
Hal itu terkait pernyataan SBY bahwa tudingan yang disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan mantan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terkait mandeknya pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada masa kepemimpinannya adalah tidak benar.
“Saya yakin ini akan heboh. Awalnya, menteri ESDM Sudirman Said yang lempar bola panas soal tudingan ke mantan presiden SBY yang terkesan melindungi mafia migas. Lalu Faisal Basri sebagai mantan ketua reformasi urusan itu juga tidak kalah galak sebutkan SBY, juga nama menteri dan pejabat lainnya,” tulis Gede Pasek dalam akun twitter resminya, Senin (18/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Apalagi dianggap pelindung mafia. Perlu pembuktian yang mendalam. Malam ini, SBY sudah klarifikasi dengan tegas, membantah tuduhan itu. Bahkan saya yakini ini akan berlanjut ke proses hukum,” tuturnya.
“Kasus mafia migas ini angkanya triliunan dan berlangsung sudah bertahun-tahun. Ini bisa menjadi megaskandal terbesar. Selain nilainya fantastis dan bisa terbesar sepanjang sejarah korupsi, juga akan menyeret begitu banyak gerbong. Saya yakin itu tidak mudah,” ucapnya.
“Tadi siang, saya sempat kultwit, usulkan sebaiknya DPR RI membuat Pansus Petral sehingga kasus ini tidak masuk ke ranah pribadi. Kasus Petral ini tidak hanya urusan saling tuding antara Sudirman Said dan Faisal Basri dengan SBY dan Hatta Rajasa saja,” ungkapnya.
“Karena itu, saatnya DPR RI periode sekarang 'berani' membuat Pansus Petral sehingga semua yang terkait bisa dipanggil dan diperiksa di forum terhormat. Rakyat juga akan disuguhi adu bukti, fakta, data tentang apa yang sebenarnya terjadi. Masalah ini jangan disederhanakan urusan personal,” jelasnya.
Dia menganggap kasus sebesar Petral tidak akan selesai dengan pernyataan di media online atau jawaban di Twitter. Menurutnya, jika Pansus pengawasan dijalankan maka akan jadi jalan kebenaran yang terhormat bagi semua pihak yang dituduh terlibat mafia.
“Hanya satu catatan saja, ini urusan penguasa migas yang telah lama dan tentu sudah memiliki banyak jejaring termasuk juga di parlemen. Tapi apapun itu, Pansus Petral adalah jalan terhormat daripada ribut saling tuduh personal. Karena ini bukan masalah personal, tapi nasional,” ujarnya.
“Saya yakin SBY tidak bersalah. Tapi saya juga tidak berani katakan Faisal Basri dan Sudirman Said pasti salah. Karena itu, mari selesaikan kasus nasional ini di tempat terhormat yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Mari kita tunggu,” jelas Gede.
Pengalaman selama ini dengan SBY, lanjutnya, Gede masih yakin SBY tidak terlibat aktif urusan mafia migas. Namun Gede yakin orang di sekitar SBY yang 'main' dalam urusan mafia migas. Menurutnya, seperti di Partai Demokrat, kebijakan menyimpang tidak diketahui karena itu ulah orang di sekitar SBY.
“Maka saya yakin juga di pemerintahan begitu. Sehingga terlalu keras secara etika langsung menuduh ke pemerintahan sebelumnya dengan vulgar. Apalagi kasus ini kasus serius yang dampaknya luas. Bila DPR RI akhirnya mau membentuk Pansus Petral, coba sebutkan nama-nama yang layak dimintai keterangan,” ucapnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK