Jokowi Bentuk Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan menunjuk 13 menteri dan dua kepala lembaga sebagai pengurusnya. Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, didaulat sebagai Ketua Komite.

Sementara 14 menteri lain yang menjadi anggota adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pembentukan komite baru UMKM ini diresmikan Jokowi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 yang diundangkan dan efektif bekerja pada 7 Mei 2015.

Jokowi dalam beleid tersebut menjelaskan pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM adalah untuk menyinergikan pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bagi UMKM. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui keterbukaan akses pembiayaan.

Pilihan Redaksi 50 Juta UMKM Masuk Daftar Negatif Kredit Perbankan Pengusaha Wanita Kompak Tuntut Bunga Murah Bagi UMKM Kemenkop UKM akan Lebur PT PNM (Persero) dengan LPDB-KUMKM

Adapun tugas dari Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM ini antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiaayaan UMKM, termasuk penetapan prioritas bidang usaha. Selain itu, komite ini juga mendapat tugas melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran kredit UMKM.

"Lalu mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM," ujar Jokowi seperti dikutip dari salinan Kepres yang diterima CNN Indonesia, Minggu (24/5).

Dalam melaksanakan tugasnya, jelas Presiden, Komite Kbeijakan wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain tiu, tim baru ini juga harus bekerja sama dan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,s erta pemangku kepentingan lainnya.

Beleid ini juga mengatur ketentuan penjaminan kredit bagi UMKM, yang imbal jasa penjaminannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

"Komite Kebijakan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," ujar Jokowi menegaskan. (ags)