Aturan Persulit Pembebasan Lahan, Presiden: Bodoh Sekali Kita

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan memakan waktu sampai enam tahun. Meski sudah selesai, Presiden Joko Widodo menilai ada yang salah dengan regulasi terkait pembebasan lahan sehingga membuat pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol itu memakan waktu lama. 

Presiden menilai regulasi yang menghambat seperti itu harus dirombak total. Pembebasan lahan yang menyita waktu hanya akan membikin lelah.

“Kalau perlu ada PP (Peraturan Pemerintah) yang diubah, ya diubah, aturan itu kita yang bikin kita yang jalani, jangan sampai membuat peraturan lalu disulitkan oleh aturan itu sendiri, bodoh sekali kita,” kata Presiden saat meresmikan ruas tol Cipali sepanjang 116 kilometer lebih itu, Sabtu (13/6).

Pilihan Redaksi Pemerintah Beri Sinyal Perbanyak Lelang Ulang Proyek Mangkrak Kesiapan Jalur Mudik di Jakarta Mulai Diperiksa Tarif Tol Bakal Diberi Potongan Harga Selama Mudik Lebaran Presiden Resmikan Jalur Tol Terpanjang di Indonesia

Meski begitu, Presiden mengapresiasi selesainya ruas tol Cipali sebelum bulan puasa. Menurut dia, proyek itu selalu berada dalam pengawasannya. Termasuk beberapa proyek lain, seperti ruas tol trans sumatera. Dia meminta menterinya tak sekadar menyenangkan hati Presiden.

Tol Cipali sendiri mulai dibuka hari ini dan bisa diakses masyarakat secara gratis sampai tujuh hari ke depan. Untuk sementara, ruas tol ini diperuntukkan bagi kendaraan golongan I. Nantinya, tarif untuk ruas terpanjang, yaitu dari pintu Cikopo ke Palimanan, adalah Rp 96 ribu.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengapresiasi selesainya pembangunan jalan tol itu. Dia berharap tol itu mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa sehingga dapat memperlancar arus distribusi barang.

"Dengan dibukanya jalan tol itu kan lebih memudahkan, lebih cepat dalam pendistribusian daripada produk dari daerah untuk mengisi pasar," ujar Rachmat di Tangerang, Jumat (12/6), kemarin.

Menurut Rachmat, salah satu penyebab naiknya harga barang adalah tingginya biaya logistik. Oleh karenanya, Rahmat sangat mendukung program pengembangan infrastruktur yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol.

"Dengan adanya tol ini yang diupayakan oleh Kementerian PU serta dengan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, bisa menekan cost daripada produk-produk itu sendiri," tuturnya.

Menanggapi permintaan para pengusaha retail dan logistik yang menginginkan tarif tol tidak terlalu tinggi, Rachmat mengaku menyerahkan keputusan tersebut kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan operator tol terkait. (ded/ded)