Jokowi Berencana Terbitkan Aturan Larangan Impor Kapal

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Senin, 22/06/2015 11:02 WIB
Jokowi Berencana Terbitkan Aturan Larangan Impor Kapal Pekerja menyelesaikan pembuatan kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) tengah laut di Galangan Kapal Maribaya, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (29/4). (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan aturan yang melarang impor kapal demi meningkatkan produktivitas industri galangan kapal nasional. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau akhir pekan lalu.

"Saya akan kumpulkan kementerian terkait dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina serta PGN. Saya akan larang memesan kapal ke luar negeri karena kita sendiri mampu," kata Jokowi dikutip dari laman Kementerian Perindustrian, Senin (22/6).

Untuk mengetahui secara detil kemampuan industri galangan kapal dalam negeri, Jokowi mengaku akan mengumpulkan data tentang kemampuan produksi kapal serta pertumbuhan kebutuhan kapal nasional.


Tidak hanya BUMN, larangan impor kapal juga akan dilakukan Jokowi terhadap perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

"Saya mendukung industri galangan kapal nasional, baik di Batam maupun wilayah lainnya. Soal tingkat komponen yang belum seluruhnya dari dalam negeri, akan terus ditingkatkan," katanya.

Jokowi mencatat beberapa jenis kapal yang telah mampu diproduksi oleh industri perkapalan nasional antara lain kapal curah (bulk carrier) sampai dengan 50 ribu dead weight ton (DWT), kapal ferry Ro-Ro sampai 19 ribu DWT, tanker 30 ribu DWT, landing craft tank, LPG carrier, kapal penumpang, kapal patroli cepat dan lain-lain.

Maraknya pesanan dan dibukanya tender kapal oleh pemerintah dan BUMN juga menjadi harapan pelaku industri mengoptimalkan kapasitas produksi. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan, saat ini utilitas galangan kapal nasional sebesar 60 persen. "Dengan pengadaan kapal oleh pemerintah, kami yakin utilitas bisa 100 persen," katanya.

Iperindo menurutnya juga tengah menyusun rincian komponen kapal yang dibutuhkan agar mendapat fasilitas fiskal. Begitu juga dengan komponen kapal yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri namun belum seluruhnya terpenuhi.

Komponen dalam Negeri

Sementara Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengaku akan mendorong industri logam dan produsen mesin untuk memperbanyak produksi komponen yang dibutuhkan industri galangan kapal Indonesia. Saleh mengaku akan mongkomunikasikan hal tersebut kepada Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI).

“Mereka sudah memiliki keahlian dan peralatan. Industri komponen ini diharapkan mengiringi penguatan industri galangan kapal nasional yang akan terus tumbuh sejalan penguatan sektor maritim,” kata Saleh.

Saleh kemudian memberikan apresiasi kepada perusahaa-perusahaan lokal yang sudah memesan kapal yang dibutuhkan untuk menunjang operasional kepada galangan kapal dalam negeri.

"Pertamina sudah memasukkan pesanan kapal ke galangan-galangan Indonesia. Begitu juga kapal ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan). Ini menggerakkan industri kita," kata Saleh.

Di galangan PT Anggrek Hitam Shipyard di Batam, Saleh menyebut tengah dibangun dua kapal tanker milik Pertamina yaitu MT Parigi dan MT Pattimura, masing-masing berbobot mati 17.500 DWT.

“Saat ini, Pertamina sedang membangun 10 kapal tanker di beberapa galangan kapal di Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap industri perkapalan,” katanya.

Selain mendorong penggunaan komponen dalam negeri, Menperin mengaku juga tengah memacu pengembangan kawasan khusus industri perkapalan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kemenperin menurutnya telah menetapkan wilayah utara Lamongan sebagai kawasan khusus industri perkapalan. Setidaknya ada lahan seluas 200 hektare Area yang disediakan pada tahap awal proyek tersebut.

Tiga perusahaan yang telah beroperasi di Lamongan adalah Lamongan Marine Industry, PT Dok dan Perkapalan Surabaya serta Lamongan Integrated Shorebase.

Sementara di luar Jawa, Kemenperin menetapkan kawasan industri Tanggamus di Lampung untuk dikembangkan sebagai kawasan industri maritim (KIM). Tanggamus merupakan satu dari 13 kawasan industri luar Jawa yang akan difasilitasi pembangunannya oleh pemerintah pusat.

"Luas lahan mencapai 3500 hektare dan akan dibangun galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri pendukung dan logistik," ujar Saleh. (gen)