Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui pelaksanaan pungutan dana pendukung perkebunan sawit terpaksa molor setengah bulan dari rencana awal 1 Juli 2015. Menurutnya, belum siapnya teknis pemungutan serta harmonisasi tarif bea keluar yang belum final menjadi biang keladinya.
"Tidak bisa berlaku tanggal 1. Jadinya tanggal 16 Juli. Ternyata masih banyak pekerjaan teknis kemudian menyesuaikan bea keluar dan lainnya," ujar Sofyan saat ditemui di kantornya, Senin (29/6).
Sofyan mengatakan dalam proses pembentukan BLU masih ada beberapa peraturan yang belum disempurnakan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penetapan bea keluar (BK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait struktur dewan direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang belum genap, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan pemerintah sudah menetapkan 6 orang terpilih untuk membantu Bayu Khrisnamurti menjalankan tugas dan fungsi BLU itu.
"Ini soal direksinya, sudah lengkap. Ada enam. Nanti akan dijelasin siapa-siapa saja. Dari berbagai orang yang profesional di bidangnya masing-masing," ujar Saleh.