Selama 6 Bulan, Serapan Anggaran Pemerintah Jauh dari Harapan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penyerapan anggaran belanja negara selama enam bulan terakhir di 2015 sebesar Rp 773,9 triliun, meningkat sedikit 1,8 persen dibandingkan dengan realisasi semester I 2014 yang sebesar Rp 759,9 triliun.

Namun jika melihat total alokasi anggarannya yang mencapai Rp 1.984,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, maka kinerja belanja negara di paruh pertama tahun ini jauh dari harapan karena baru terserap 39 persen.

Merujuk pada data prognosa semester I APBN 2015 yang dirilis Kemenkeu, kualitas belanja pemerintah pusat sejauh ini masih sangat rendah. Diperkirakan hingga akhir Juni baru terserap Rp 436,1 triliun atau baru 33,1 persen dari pagu Rp 1.319,5 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi penyerapan semester I 2014 yang mencapai Rp 468,7 triliun atau 36,6 persen dari pagu Rp 1.280,4 triliun.

Apabila menelisik postur anggarannya, kementerian/lembaga (K/L) selaku kuasa pengguna anggaran menjadi penanggung jawab terhadap rendahnya sumbangan konsumsi pemerintah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, dari jatah anggaran sebesar Rp 795,5 triliun, sampai Juni diprediksi baru terpakai Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dari tahun lalu, di mana dengan pagu yang lebih rendah (Rp 602,3 triliun) hingga semester I K/L sudah mampu menyerap 31,2 persen atau sebesar Rp 178,9 triliun.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di hadapan Badan Anggaran DPR menyebut ada 29 K/L yang kualitas belanjanya rendah, di mana daya serap anggarannya di bawah 20 persen hingga Juni 2015.

Beberapa K/L yang berkinerja belanja buruk antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki pagu Rp 9,02 triliun; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diberikan alokasi Rp 15,07 triliun; Kementerian Ketenagakerjaan pemilik anggaran Rp 4,22 triliun; Kementerian Dalam Negeri Rp 6,11 triliun; Kementerian Perhubungan yang mengelola anggaran jumbo Rp 64,95 triliun; dan Kementerian Pariwisata yang diberi anggaran Rp 2,41 triliun.

Sementara itu, lanjut Bambang, sebanyak 16 K/L memiliki kualitas penyerapan anggaran sedang, dengan kisaran penyerapan 20 persen hingga 26,1 persen. Selebihnya, 40 K/L masuk kategori berdaya serap anggaran tinggi yakni di atas 26,2 persen.

Subsidi Menyusut

Untuk belanja non K/L, Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu memperkirakan realisasinya akan lebih rendah 21,4 persen dari semester I tahun lalu atau sebesar Rp 227,6 triliun. Angka tersebut baru menyentuh 43,4 persen dari total pagu Rp 524,1 triliun.

Salah satu komponen belanja non K/L yang alokasinya anggarannya menyusut drastis adalah subsidi, dari Rp 403 triliun pada 2014 menjadi 212,1 triliun. Menkeu memprediksi hingga Juni belanja subsidi sebesar Rp 100,4 triliun atau 47,4 persen dari pagu. Angka tersebut lebih rendah 43 persen dibandingkan dengan realisasi semester I 2014 yang sebesar Rp 176,6 triliun.

Namun secara persentase penyaluran subsidi semester I 2015 (47,4 persen) akan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Januari-Juni 2014 yang sebesar 43,8 persen.

Pilihan Redaksi Penerimaan Negara Semester I: Target Tinggi Minim Realisasi Semester I, Pemerintah Tak Bisa Andalkan Penerimaan Migas Menkeu: Ekonomi Semester I Hanya Tumbuh 4,9 Persen

Apabila meneliti peruntukannya, belanja negara terbagi ke dalam 11 fungsi anggaran, yakni pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Salah satu fungsi belanja yang menyerap cukup banyak anggaran adalah pelayanan umum. Dari total pagu Rp 695,3 triliun, penyerapan anggaran pelayanan umum hingga Juni diperkirakan sekitar 42 persen atau Rp 290,7 triliun.

“Fungsi pelayanan umum relatif tinggi karena pembayaran subsidi dan pelaksanaan BPJS,” jelas Bambang saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (1/7). (gen)