Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan anggaran negara mengalami defisit sebesar 2,23 persen dari total nilai produk domestik bruto (PDB) atau Rp 260 triliun sampai akhir 2015.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memperkirakan negara hanya akan menerima pendapatan sebesar Rp 1.649,8 triliun hingga akhir tahun, sehingga secara persentase penerimaan hanya mampu mencapai 94 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (1/7) petang, Bambang menjelaskan pemasukan pendapatan masih ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.367 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.909,8 triliun atau 96 persen dari total belanja. Dengan komposisi belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 730,1 triliun dan non K/L Rp 515,5 triliun.
Sehingga ada selisih kekurangan dana sebesar Rp 260 triliun untuk membiayai anggaran pemerintah.
Bambang mengatakan untuk menutupi kekurangan penerimaan tersebut, pemerintah akan memilih alternatif menarik pinjaman dari lembaga keuangan multilateral yang memang sudah memiliki komitmen untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia.
"Dengan Rp 260 triliun defisit, perlu ada penambahan Rp 38 triliun yang nantinya akan diupayakan dari pinjaman yang bersifat multilateral dan bilateral. Kami tidak akan menerbitkan SUN tambahan," katanya.
Sebelumnya Bambang pernah mengatakan, untuk menutup defisit, pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman multilateral, salah satunya mencari pinjaman sekira US$ 1,1 miliar sampai US$ 1,2 miliar dari Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia dan lainnya.
"Ini lagi dalam negosiasi, ini bukan cuma World Bank saja. Tapi yang paling besar World Bank sepertinya, peruntukkannya bukan karena pelebaran defisit, tapi akan mengurangi SUN dalam bentuk rupiah dan menjaga utang," ujarnya beberapa waktu lalu.
(gen)