Investasi Asing Dipuji Dunia, BKPM Janjikan Kemudahan Usaha
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 06 Jul 2015 10:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- World Investment Report 2015 milik United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD) menyatakan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia tumbuh 20 persen, tertinggi di Asia Tenggara. Menyikapi kabar tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berjanji akan membuka pintu lebih luas bagi pemilik modal dengan menjanjikan kemudahan berusaha.
"Data World Investment Report ini memberikan optimisme bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi potensial di Asean bahkan Asia. Terlebih pemerintah saat ini sedang memperbaiki indikator kemudahan berusaha (doing business) di Indonesia sehingga daya saing investasi Indonesia semakin meningkat," ujar Kepala BKPM, Franky Sibarani melalui siaran pers dikutip Senin, (6/7).
Franky optimistis pertumbuhan PMA Indonesia meningkat seiring dengan upaya perbaikan iklim investasi. Untuk itu, Franky mengatakan BKPM tengah bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain guna memperbaiki tujuh dari sepuluh indikator indikator kemudahan berusaha.
Ketujuh indikator tersebut meliputi proses memulai usaha, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, penyambungan listrik, pembayaran pajak, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan.
"Kita telah mempresentasikan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Dunia, sehingga diharapkan peringkat daya saing investasi Indonesia semakin meningkat," tuturnya.
Menyadari bahwa indeks kemudahan berusaha Indonesia masih di bawah rata-rata negara Asia Tenggara lain, Franky berharap pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna menarik investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) dengan sejumlah negara termasuk Uni Eropa, seperti yang telah dilakukan Vietnam.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat efektif karena investor asing yang menanamkan modal ke Vietnam diberikan kemudahan dalam memperoleh lahan untuk kegiatan usaha, sehingga investasi bisa bertumbuh pesat.
"Vietnam harus kita akui akan menjadi salah satu pesaing terberat kita. Saat ini, Indonesia masih berada di bawah Vietnam dalam menarik investasi dari Korea Selatan. Samsung dan LG adalah dua perusahaan Korsel yang memilih Vietnam sebagai basis produksinya di Asean," jelas Franky.
Seperti diketahui, World Bank Group menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 189 negara yang disurvei dalam indeks kemudahan berusaha 2015, di mana posisi ini membaik dibanding tahun sebelumya dengan peringkat 120. Meskipun demikian, peringkat Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18) atau Filipina (peringkat 95).
Pada bulan lalu, BKPM mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang dinilai mampu meningkatkan peringkat Indonesia di indeks kemudahan berusaha adalah amandemen terkait ketentuan minimum modal disetor pada pembentukan Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan mengandemen pasal tersebut, BKPM berharap salah satu indikator indeks kemudahan berusaha, starting a business, bisa sejajar dengan negara-negara lainnya.
Sedangkan laporan World Investment Report 2015 sendiri menunjukkan bahwa pertumbuhan PMA Indonesia mencapai 20 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi diantara negara Asean lainnya, di mana pertumbuhan Singapura sendiri mencapai 4,2 persen meskipun jumlah PMA-nya sebesar US$ 67,5 miliar, atau tiga kali lipat lebih besar dari Indonesia.
Di sisi lain, Thailand mengalami penurunan pertumbuhan investasi sebesar 10,3 persen. Sedangkan Vietnam hanya berhasil membukukan investasi asing senilai 3 persen akibat kebijakan peningkatan upah minimum. (ags/ded)
"Data World Investment Report ini memberikan optimisme bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi potensial di Asean bahkan Asia. Terlebih pemerintah saat ini sedang memperbaiki indikator kemudahan berusaha (doing business) di Indonesia sehingga daya saing investasi Indonesia semakin meningkat," ujar Kepala BKPM, Franky Sibarani melalui siaran pers dikutip Senin, (6/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita telah mempresentasikan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Dunia, sehingga diharapkan peringkat daya saing investasi Indonesia semakin meningkat," tuturnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat efektif karena investor asing yang menanamkan modal ke Vietnam diberikan kemudahan dalam memperoleh lahan untuk kegiatan usaha, sehingga investasi bisa bertumbuh pesat.
"Vietnam harus kita akui akan menjadi salah satu pesaing terberat kita. Saat ini, Indonesia masih berada di bawah Vietnam dalam menarik investasi dari Korea Selatan. Samsung dan LG adalah dua perusahaan Korsel yang memilih Vietnam sebagai basis produksinya di Asean," jelas Franky.
Seperti diketahui, World Bank Group menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 189 negara yang disurvei dalam indeks kemudahan berusaha 2015, di mana posisi ini membaik dibanding tahun sebelumya dengan peringkat 120. Meskipun demikian, peringkat Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18) atau Filipina (peringkat 95).
Pada bulan lalu, BKPM mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang dinilai mampu meningkatkan peringkat Indonesia di indeks kemudahan berusaha adalah amandemen terkait ketentuan minimum modal disetor pada pembentukan Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan mengandemen pasal tersebut, BKPM berharap salah satu indikator indeks kemudahan berusaha, starting a business, bisa sejajar dengan negara-negara lainnya.
Sedangkan laporan World Investment Report 2015 sendiri menunjukkan bahwa pertumbuhan PMA Indonesia mencapai 20 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi diantara negara Asean lainnya, di mana pertumbuhan Singapura sendiri mencapai 4,2 persen meskipun jumlah PMA-nya sebesar US$ 67,5 miliar, atau tiga kali lipat lebih besar dari Indonesia.
Di sisi lain, Thailand mengalami penurunan pertumbuhan investasi sebesar 10,3 persen. Sedangkan Vietnam hanya berhasil membukukan investasi asing senilai 3 persen akibat kebijakan peningkatan upah minimum. (ags/ded)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK