Sepak terjang Darmin Nasution di dunia ekonomi sudah tidak diragukan lagi. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948 itu sudah cukup makan asam garam dalam meracik sekaligus mengeksekusi kebijakan fiskal maupun moneter.
Di bidang fiskal, Darmin pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak selama periode 2006-2009, menggantikan Hadi Purnomo. Berbekal kebijakan sunset policy, Darmin sukses mendongkrak penerimaan pajak tumbuh 30 persen pada 2008. Penyuka rokok dan kopi ini juga berperan penting dalam membantu bekas muridnya, Sri Mulyani Indrawati, menegakkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Setahun sebelumnya, Darmin memegang pucuk pimpinan otoritas pasar modal-ketika masih bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karirnya pun melesat, ketika pada 2009 terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Jabatan itu diembannya ketika kondisi ekonomi masih limbung selepas diguncang krisis moneter global. Setahun kemudian dia tunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI sepeninggal Boediono menjadi Wakil Presiden.
Tiga tahun berselang, setelah kondisi ekonomi tenang, Darmin meninggalkan kursi kekuasaan otoritas moneter di jalan MH Thamrin dan aktif sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Kini kondisi ekonomi kembali tak bersahabat. Darmin kembali diminta turun tangan untuk mengendalikan keadaan. Hari ini, Rabu (12/8), Darmin Nasution dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, menggantikan Sofyan Djalil yang digeser sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.