Menko Maritim Diminta Soroti Pekerjaan Menteri Jonan dan Susi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli diminta untuk menyoroti efektivitas kinerja dua menteri di bawah garis koordinasinya yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmadi Noor Supit mengatakan sebagai Menko Kemaritiman yang baru, Rizal harus bisa melihat keberhasilan pekerjaan kedua menteri tersebut secara lebih dalam tidak hanya di permukaan.

“Dua menteri itu tidak boleh jalan sendirian, harus di koordinasi agar bergerak bersama. Kalau jalan sendiri seperti saat ini, lihat saja keduanya sama sekali tidak mampu mendorong penyerapan anggaran. Karena dua gaya menteri itu asal main terabas,” ujar Ahmadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Ahmadi melanjutkan, selama ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat sorotan karena realisasi penyerapan anggarannya yang rendah.

Sebagai informasi, realisasi anggaran Kemenhub hingga semester I 2015 tercatat berada di angka Rp 7,3 triliun, atau 11,3 persen dari total pagu anggaran yang disediakan APBNP 2015 sebesar Rp 65 triliun.

Sedangkan realisasi anggaran KKP hingga semester I 2015 baru membelanjakan anggarannya sebanyak Rp 2,3 triliun atau 21,5 persen dari anggaran Rp 10,6 triliun hingga akhir tahun.

Pilihan Redaksi Dirut Pertamina Minta Menteri Ekonomi Perbaiki Koordinasi Sudirman Said dan Rizal Ramli Beda Pendapat Soal 35 Ribu MW Rombak Kabinet, Jokowi Janjikan Percepatan Pembangunan

“Serapan anggaran Kemenhub bisa rendah sekali, tidak matching antara figur Menteri dengan birokrasinya. Sedangkan Susi yang sering gembar-gembor itu, faktanya dia sama sekali tidak bisa mengejar penerimaan negara. Terlihat dari target Rp 500 miliar, baru ada Rp 30 miliar di semester I ini," tambahnya.

Ia sangat berharap, Menko Kemaritiman yang baru dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena menurutnya, tak ada lagi pihak lain yang mampu mengawasi kinerja dua kementerian itu selain Menko Kemaritiman.

"Antara omong besar dan fakta harus sejalan, tidak boleh jomplang. Fungsi Menko, disini harus koordinasi. Kalau tidak bisa ya percuma. Menko harus segera memperbaiki komunikasi dan koordinasi di internal mereka," tambahnya. (gen)