Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi Dinilai Tak Realistis

Jakarta, CNN Indonesia -- Target angka pertumbuhan ekonomi Presiden Joko Widodo sebesar 5,5 persen dinilai tidak realistis. Ditemui di Jakarta, Sabtu (15/8), pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, menyebut angka tersebut belum dapat dicapai.

Masalahnya, kata dia, situasi perekonomian global yang belum kondusif tidak mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Amerika Serikat, menurutnya, akan terus bertahan menghadapi tantangan dari China.

Ichsanuddin juga mengatakan, sejumlah studi menunjukkan China telah melampauai Amerika Serikat dalam hal kemampuan belanja. Dengan persaingan ketat antara kedua negara itu, nilai tukar masih akan terus berfluktuasi dan memengaruhi segala aspek ekonomi.

Pilihan Redaksi Pasang Target 5,5 Persen, Jokowi Dinilai Terlalu Optimistis Jokowi Mencoba Realistis dalam Memasang Target Ekonomi 2016 2016, Pemerintah Janji Kemiskinan dan Pengangguran Berkurang Drajat Wibowo: Rupiah Rp13 Ribu, Ekonomi 2016 Sulit Tumbuh 5% Pemerintah Siapkan Rp187 T Untuk Pembangunan SDM dan Budaya Ekonomi Memburuk, Empat Menko Segera Berembuk Cari Solusi

"Itu terlalu optimistis. Mestinya Pak Jokowi bisa lebih realistis," ujarnya.

Pertumbuhan yang paling memungkinkan berdasarkan perhitungan dia berkisar pada angka 5 persen dengan plus-minus 0,2 persen. Artinya, kemungkinan angka pertumbuhan tertinggi yang dapat dicapai hanya sebesar 5,2 persen dan angka terendahnya 4,8 persen, sama dengan tahun sebelumnya.

"Memang berat, seperti saya bilang. Terutama karena nilai tukar yang tidak jelas, infrastruktur yang tidak ada hasilnya dalam waktu singkat, dan efektivitas ke desa belum bisa mengatasi ketimpangan dengan baik," kata Ichsanuddin.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, pemerintah justru lebih realistis dengan menetapkan target 5,5 persen. Alasannya, perekonomian dunia pada tahun yang akan datang diprediksi akan menjadi lebih baik.

"Kami menilai RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2016 lebih realistis, dan pemerintah juga menekankan perkembangan ekonomi harus inklusif. Kami harap dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan tidak menciptakan ketimpangan di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, RAPBN 2016 disampaikan Presiden tidak lama setelah reshuffle kabinet yang mengubah formasi tim ekonomi. Dia berharap, dengan formasi baru, pemerintah dapat bekerja lebih cerdik dan hati-hati. "Selain itu, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menghadapi segala faktor eksternal," kata Hendrawan. (ded/ded)