Kesiapan BUMN Garap Proyek LRT Dipertanyakan
CNN Indonesia
Rabu, 19 Agu 2015 16:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek Light Rail Transit (LRT) yang menjadi salah satu impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kemacetan di Jakarta masih juga belum bisa dilakukan ground breaking karena belum menemukan titik temu.
Dalam rapat terbatas yang digelar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (18/8), terungkap ketidaksiapan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk sebagai pelaksana proyek yang jadi salah satu penyebab molornya proyek tersebut dari target 17 Agustus 2015.
Hal itu terlihat dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mempertanyakan sumber pendanaan sebesar Rp 7 triliun yang dibutuhkan untuk mengerjakan tahap I proyek tersebut.
“Proyek ini totalnya Rp 7 triliun, pertanyaan kita tadi kalau Adhi Karya cuma dikasih modal Rp 1,5 triliun sisanya bagaimana?” ujar Ahok usai mengikuti rapat kemarin, Selasa (18/8).
Ahok kemudian mendapat penjelasan dari Menteri BUMN Rini Soemarno bahwa Adhi Karya akan melakukan rights issue serta mengambil pinjaman di bank untuk menutupi kekurangan pendanaan sekitar Rp 5,5 triliun.
“Pertanyaan saya bank mau kasih utang atau tidak, kalau tanahnya tidak dikasih oleh Pemerintah DKI? Kalau misalnya tanah kita kasih, lalu utang dan proyeknya macet di tengah jalan. Apakah Pemerintah DKI boleh bongkar ini barang?” tanya Ahok.
Jika jawaban dari pemerintah pusat adalah tidak boleh, Ahok menyatakan bahwa proyek LRT tersebut menyandera kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya tidak mau kalau seperti itu. Ngapain ngotot dibangun dari Cibubur kalo tidak ada penyertaan modal pemerintah?” tegasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut meminta pemerintah pusat melibatkan PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk terlibat dalam proyek tersebut.
“Makanya saya bilang kasih ke JakPro dong. Saya cuma minta Presiden keluarkan Keputusan Presiden saja, nanti utangnya boleh diubah jadi aset. Apa Adhi Karya lebih efisien? Belum tentu,” gusarnya.
Sementara usai mengikuti rapat yang selesai pukul 16.30 WIB tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno terlihat kesal dan meninggalkan Istana Negara dengan terburu-buru bersama asistennya. Dalam perjalanan menuju kendaraan dinas, sang menteri memarahi bawahannya karena merasa ada laporan proyek LRT yang kurang lengkap.
"Kamu bilang sudah beres, kok masih banyak dipertanyakan. Saya mau setelah ini, kumpul semua di kantor saya," kata Rini dengan mimik kesal kepada bawahannya.
Inkompeten
Tertunda dan munculnya sengkarut proyek LRT kian membuat publik bertanya-tanya tentang kemampuan seorang Rini mengelola BUMN guna mewujudkan Nawacita dan Trisakti dari Jokowi.
Sebelumnya politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno buruk sehingga layak menjadi kandidat menteri yang di-reshuffle untuk tahap II.
"Yang menyatakan kinerjanya buruk bukan hanya PDIP, kalangan akademisi dan pengamat juga demikian," kata Masinton.
Menurutnya, Rini adalah salah satu menteri yang tidak profesional dalam bekerja. Salah satunya adalah dengan menyuntikkan penyertaan modal negara ke BUMN yang sesungguhnya secara modal sudah baik kinerjanya.
“Selain itu ada skandal pengadaan pesawat Garuda Indonesia dan itu berpotensi merugikan negara. Di balik rencana pembelian pesawat Airbus berbadan besar itu melibatkan Menteri BUMN. Ada motif apa di balik itu,” ujarnya.
Dalam rapat terbatas yang digelar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (18/8), terungkap ketidaksiapan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk sebagai pelaksana proyek yang jadi salah satu penyebab molornya proyek tersebut dari target 17 Agustus 2015.
Hal itu terlihat dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mempertanyakan sumber pendanaan sebesar Rp 7 triliun yang dibutuhkan untuk mengerjakan tahap I proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok kemudian mendapat penjelasan dari Menteri BUMN Rini Soemarno bahwa Adhi Karya akan melakukan rights issue serta mengambil pinjaman di bank untuk menutupi kekurangan pendanaan sekitar Rp 5,5 triliun.
Jika jawaban dari pemerintah pusat adalah tidak boleh, Ahok menyatakan bahwa proyek LRT tersebut menyandera kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya tidak mau kalau seperti itu. Ngapain ngotot dibangun dari Cibubur kalo tidak ada penyertaan modal pemerintah?” tegasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut meminta pemerintah pusat melibatkan PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk terlibat dalam proyek tersebut.
“Makanya saya bilang kasih ke JakPro dong. Saya cuma minta Presiden keluarkan Keputusan Presiden saja, nanti utangnya boleh diubah jadi aset. Apa Adhi Karya lebih efisien? Belum tentu,” gusarnya.
Sementara usai mengikuti rapat yang selesai pukul 16.30 WIB tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno terlihat kesal dan meninggalkan Istana Negara dengan terburu-buru bersama asistennya. Dalam perjalanan menuju kendaraan dinas, sang menteri memarahi bawahannya karena merasa ada laporan proyek LRT yang kurang lengkap.
"Kamu bilang sudah beres, kok masih banyak dipertanyakan. Saya mau setelah ini, kumpul semua di kantor saya," kata Rini dengan mimik kesal kepada bawahannya.
Inkompeten
Tertunda dan munculnya sengkarut proyek LRT kian membuat publik bertanya-tanya tentang kemampuan seorang Rini mengelola BUMN guna mewujudkan Nawacita dan Trisakti dari Jokowi.
"Yang menyatakan kinerjanya buruk bukan hanya PDIP, kalangan akademisi dan pengamat juga demikian," kata Masinton.
Menurutnya, Rini adalah salah satu menteri yang tidak profesional dalam bekerja. Salah satunya adalah dengan menyuntikkan penyertaan modal negara ke BUMN yang sesungguhnya secara modal sudah baik kinerjanya.
“Selain itu ada skandal pengadaan pesawat Garuda Indonesia dan itu berpotensi merugikan negara. Di balik rencana pembelian pesawat Airbus berbadan besar itu melibatkan Menteri BUMN. Ada motif apa di balik itu,” ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK