Jokowi Sentil Minimnya Belanja Kemenhub dan Kementerian ESDM

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perhubungan segera membelanjakan anggaran demi mempercepat penyerapan. Pasalnya, belanja anggaran kedua kementerian tersebut dianggap masih rendah.

Hal itu disampaikan oleh anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8). Teten pun memaparkan penyebab rendahnya penyerapan anggaran di kedua kementerian tersebut.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan serapan anggaran rendah, misalnya faktor regulasi dan faktor ketakutan terhadap proses hukum yang bisa menjerat pejabat yang mengambil inisiatif-inisiatif menerobos aturan yang rumit.

"Karena itu, Menko Perekonomian, Pak Darmin memang akan melakukan upaya-upaya untuk melihat masalah-masalahnya apa. Jadi kementerian mana yang jadi prioritas untuk dipercepat belanjanya, lalu diinventarisasi masalahnya apa yang membuat belanja ini tersendat," kata dia.

Semua itu, imbuh Teten, akan dilakukan di tingkat rapat koordinasi Menteri Perekonomian.

Ia juga menjelaskan, Presiden ingin segera ada percepatan dalam penyerapan anggaran, karena hingga saat ini belanja anggaran yang telah dilakukan hanya 20 persen. Padahal, saat ini sudah memasuki September.

"Presiden menganggap bahwa belanja pemerintah sangat penting untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan menggenjot pertumbuhan di tengah ekonomi yang lesu," kata dia.

Selain itu, Presiden juga secara khusus mengutus Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk fokus mencari cara agar dana desa yang sekarang 'terparkir' di Bank Pembangunan Daerah (BPD) di setiap daerah untuk segera dibelanjakan.

Pilihan Redaksi Menkeu Ikut Putar Otak Siasati Kebocoran Dana di Pasar Modal Menteri ESDM Berkukuh Minta Dana Pendamping dalam APBN 2016 Jokowi Instruksikan Tujuh Langkah Perbaikan Ekonomi

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyerapan anggaran belanja negara selama enam bulan pertama 2015 sebesar Rp 773,9 triliun, hanya meningkat 1,8 persen dibandingkan dengan realisasi semester I 2014 yang sebesar Rp 759,9 triliun.

Namun, jika melihat total alokasi anggarannya yang mencapai Rp 1.984,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, maka kinerja belanja negara di paruh pertama tahun ini jauh dari harapan karena baru terserap 39 persen. (gir/gir)