Ahok Ragukan Kesiapan Adhi Karya, Eksekusi Proyek LRT Molor
CNN Indonesia
Jumat, 21 Agu 2015 06:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meragukan kesiapan modal PT Adhi Karya untuk menggarap proyek pembangunan kereta api cepat atau Light Rail Transit (LRT).
"Ya logika bisnis saja, anda mau bikin proyek Rp 7 triliun, tapi anda hanya pegang Rp 1,5 triliun, kira-kira layak dikerjakan tidak?," ujar Ahok saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (20/8).
Belajar dari pengalaman mangkraknya Monorail Jakarta beberapa waktu lalu, Ahok menegaskan perlu ada jaminan yang kuat dari BUMN konstruksi tersebut, sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan izin trase atau jalur proyek LRT yang akan dibangun Adhi Karya. Jaminan tersebut, katanya, berupa hak pengambilalihan lahan jika proyek tersebut mangkrak.
"Monorail apa tidak cukup pengalaman buat kita? Kasih orang yang tidak punya duit buat bangun," ujar Ahok.
Apabila proyek LRT ingin dilanjutkan, lanjutnya, maka pendanaan infrastruktur proyek LRT harus dibiayai oleh APBD dan APBN. Karenanya, Adhi Karya tidak perlu berperan sebagai kontraktor tunggal karena akan sangat sulit untuk bisa mengerjakannya sendirian.
Menurut Ahok, Adhi Karya tidak memiliki kapasitas atau pengusaaan properti di sepanjang area proyek LRT sehingga akan sangat sulit mengeksekusi dan menuai laba dari proyek tersbeut.
"Kalau Adhi Karya mau masuk sebagai operator silakan lelang rolling stock-nya saja. Mana ada sih perusahaan bisa bangun dan kuasai prasarana dan rolling stock?," kata Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Gubernur DKI mengestimasi beban prasarana proyek LRT itu bisa sekitar 70-80 persen. Proyek serupa dinilainya menguntungkan di sejumlah negara, seperti di Hong Kong, karena kontraktor proyeknya menguasai properti di sepanjang rel LRT.
"Di Hong Kong bisa untung karena ada properti. Pertanyaan saya, Adhi Karya kuasai properti sepanjang jalan itu tidak? Kan tidak ," tegasnya.
Akibat permasalahan ini, Ahok memastikan peletakan batu pertama proyek LRT akan molor karena kemungkinan baru bisa dilakukan pada Januari 2016.
"Kalau kami, karena tidak bisa tunjuk langsung dan karena sudah terlambat begini, bisa-bisa paling ya Januari," ujarnya.
"Ya logika bisnis saja, anda mau bikin proyek Rp 7 triliun, tapi anda hanya pegang Rp 1,5 triliun, kira-kira layak dikerjakan tidak?," ujar Ahok saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (20/8).
Belajar dari pengalaman mangkraknya Monorail Jakarta beberapa waktu lalu, Ahok menegaskan perlu ada jaminan yang kuat dari BUMN konstruksi tersebut, sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan izin trase atau jalur proyek LRT yang akan dibangun Adhi Karya. Jaminan tersebut, katanya, berupa hak pengambilalihan lahan jika proyek tersebut mangkrak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila proyek LRT ingin dilanjutkan, lanjutnya, maka pendanaan infrastruktur proyek LRT harus dibiayai oleh APBD dan APBN. Karenanya, Adhi Karya tidak perlu berperan sebagai kontraktor tunggal karena akan sangat sulit untuk bisa mengerjakannya sendirian.
Gubernur DKI mengestimasi beban prasarana proyek LRT itu bisa sekitar 70-80 persen. Proyek serupa dinilainya menguntungkan di sejumlah negara, seperti di Hong Kong, karena kontraktor proyeknya menguasai properti di sepanjang rel LRT.
"Di Hong Kong bisa untung karena ada properti. Pertanyaan saya, Adhi Karya kuasai properti sepanjang jalan itu tidak? Kan tidak ," tegasnya.
Akibat permasalahan ini, Ahok memastikan peletakan batu pertama proyek LRT akan molor karena kemungkinan baru bisa dilakukan pada Januari 2016.
"Kalau kami, karena tidak bisa tunjuk langsung dan karena sudah terlambat begini, bisa-bisa paling ya Januari," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK