Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menerbitkan obligasi syariah atau sukuk berbasis proyek pada tahun depan, dengan target indikatif sebesar Rp 13,7 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, seperti dikutip dari salinan dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR, Selasa (25/8).
Menkeu menyebutkan hasil dari lelang surat berharga syariah negara (SBSN) berbasis proyek itu akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 7,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 5 triliun dan Kementerian Agama Rp 1,5 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Bambang mengatakan pemerintah juga merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp 313,5 triliun yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) 2016.
Menurut Menkeu, alokasi anggaran infrastruktur tersebut diarahkan untuk pembangunan konektivitas, kedaulatan pangan, energi, serta perumahan, air minum dan sanitasi.
Selain itu, lanjut Bambang, pembangunan infrastruktur juga akan diarahkan ke wilayah-wilayah terisolir, terpencil, dan terluar guna memperlancar sekaligus menekan biaya distribusi logisitik.
Pembangunan koneltivitas tersebut antara lain pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan sepanjang 375 kilometer, jembatan sepanjang 6.283,9 meter, pembangunan 4 dermaga sungai dan danau, jalur kereta api sepangjang 110,9 kilometer, renovasi pasar rakyat.
Tak hanya itu, anggaran tersebut juga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan energi melalui fasilitasi penyelesaian pembangunan pembangkit 35 ribu mega watt, rasio elektrifikasi 90,15 persen dan kapasitas pembangkit sebesar 61,5 giga watt.
Di bidang pertanian dan kelautan, anggaran diarahkan untuk pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 500 ribu hektar, membangun kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 94 unit, serta membangun sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 215 unit.
(ags)