Jakarta, CNN Indonesia -- Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menuturkan konsultan yang ditunjuk untuk mengevaluasi proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah menyelesaikan tugasnya pada Kamis (27/8). Hasil evaluasi tersebut telah dipresentasikan di hadapan Darmin dan sejumlah pejabat eselon I kementerian terkait dan setelah melalui diskusi panjang hasilnya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (31/8).
"Akan ada pembahasan lagi antara konsultan dengan tim eselon satu semua kementerian yang terkait yang ikut dalam tim. Supaya waktu dengan tim menterinya mereka sudah dibrief oleh eselon satunya," jelas Darmin di Istana Kepresidenan, Senin (31/8) sore.
Rencananya, kata Darmin, rapat lanjutan membahas proyek kereta cepat akan dilanjutkan pada Rabu (2/9) ini dengan melibatkan para menteri terkait dan konsultan yang melakukan evaluasi proposal. Hasil dan kesimpulan rapat tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi untuk memilih rancangan proyek siapa yang lebih baik antara China dan Jepang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang ada satu hal Perpresnya itu mengatakan laporannnya itu disampaikan ke presiden tanggal 31 Agustus. Saya bilang, Pak, lewat dua hari, tapi namanya Perpres tidak boleh dilanggar jadi mohon persetujuan kita amandemen satu pasal dari 31 Agustus ke tanggal tanggal 2, tanggal 4 atau berapa," tuturnya.
Alasan Darmin hanya mengundang eselon I kementerian dalam rapat awal pembahasan proyek kereta cepat agar para menteri menerima laporan yang lebih komprehensif dari bawahannya sehingga keputusan yang diambil merupakan yang terbaik.
"Hari Kamis kami sampaikan ke presiden. Saya lebih senang bilang rekomendasi, bukan keputusan," tuturnya.
Apabila ada rekomendasi yang kurang di mata presiden, Darmin mengatakan tim terkait akan mengupayakan laporan tambahan. "Tapi kalau beliau setuju dengan rekomendasi, selesai," tuturnya.
Darmin menjelaskan ada empat kriteria penilaian proyek kereta cepat yang menjadi pertimbangan tim dalam menelurkan rekomendasi. Pertama, soal komitmen dan risiko yang akan ditanggung pemerintah. Kedua, menyangkut teknologi dan segala macam spesifikasinya. Ketiga, mengenai dampak sosial ekonomi dari proyek tersebut. Keempat, terkait dengan perencanaan dan kematangan perencanaan proyek yang diusulkan calon kontraktor.
Kesempatan ChinaDarmin menegaskan molornya pengambilan keputusan bukan untuk memberikan waktu bagi China merevisi proposal seperti yang dilakukan Jepang. Namun, Darmin mengatakan pihaknya harus berlaku adil kepada para calon investor dengan memberikan kesempatan yang sama bagi China jika memang perlu melakukan revisi.
"Karena Jepang yang duluan menyampaikan proposal baru, tentu kami sebagai panitia harus memberi kesempatan kepada China untuk juga menyampaikan (revisi)," tuturnya.
Darmin juga membantah jika pemerintah meminta China memperbaiki proposal proyeknya. Intinya, pemerintah akan meminta klarifikasi dari kedua pihak yang mengajukan penawaran proyek kereta cepat mengenai detil perencanaan dan kesanggupan mengeksekusi.