Tanpa Menteri ESDM, Rizal Ramli Pangkas Proyek 35 Ribu MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memangkas target program pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan.

Kebijakan ini diambil Rizal Ramli usai rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.  

“Seperti diketahui ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW. Setelah kami bahas, 35 ribu MW tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa,” kata Rizal di kantornya, Senin (7/9).

Selain lebih realistis, kata Rizal, target baru mega proyek pembangkit listrik itu  tidak akan merugikan neraca PLN akibat kelebihan kapasitas. Baca juga: Sudirman Said dan Rizal Ramli Beda Pendapat Soal 35 Ribu MW.

Berdasarkan hitungan Rizal Ramli, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan tuntas dalam lima tahun, maka dengan beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019, PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai (idle) sebanyak 21.331 MW.  Akibat kelebihan pasokan listrik tersebut, maka biaya yang harus ditanggung PLN pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 10,76 miliar.

“Sesuai dengan aturan yang ada PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta, membeli sekitar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” tutur Rizal.

Pilihan Redaksi Jokowi Tak Bisa Andalkan Investor Lokal dalam Proyek Listrik Sudirman Said: Proyek Listrik 35 Ribu MW Mulus, 2019 Tuntas Sudirman Said dan Rizal Ramli Beda Pendapat Soal 35 Ribu MW

Rizal mengaku sudah membicarakan strategi pembangunan pembangkit listrik ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi bisa memahami kebijakan pemangkasan target proyek pembangkit listrik yang ditempuhnya.

“Kalau Presiden sih kami sudah lapor karena beliau kan punya pengalaman, setelah saya jelaskan strateginya presiden memahami,” kata Rizal.

Namun, Rizal mengakui belum berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengingat dalam rapat tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman.

“Kami harap tadinya Menterinya (Sudirman Said) datang ke sini, (karena) tidak datang, Pak Dirjen (Jarman) yang nanti melaporkan,” kata Rizal.
 
Selanjutnya, Rizal Ramli mengatakan pemerintah akan fokus pada upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti mempercepat proses negosisasi dengan masyarakat terkait lahan dan memberikan batas waktu dimulainya proyek oleh pemegang konsesi.