Menteri ESDM Jelaskan Alasan Ogah Pangkas Proyek 35 Ribu MW
CNN Indonesia
Senin, 07 Sep 2015 15:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan tak akan mengikuti kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, yang memangkas sepihak target pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW).
Sudirman mengatakan kementeriannya tak akan merevisi megaproyek listrik tersebut meskipun banyak yang pesimistis target tersebut akan tercapai dalam lima tahun ke depan. Bahkan ia yakin PLN dan swasta bisa memenuhi target pemerintah itu pada 2019.
"Tidak ada alasan bagi kami untuk merevisi target itu. Tidak adil kalau kita sama sekali tidak kerja keras demi mewujudkan hal tersebut," ujar Sudirman menegaskan di Jakarta, Senin (7/9).
Rasio elektrifikasi yang rendah, kata Sudirman, justru menjadi alasan pentingnya proyek listrik 35 ribu MW dikebut pengerjaannya. Menurutnya, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia baru 86,39 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (99,7 persen), bahkan Vietnam (98 persen).
Dengan adanya proyek 35 ribu MW, Sudirman berharap rasio elektrifikasi di Tanah Air meningkat rata-rata sebesar 8,7 persen per tahun sehingga di akhir 2019 bisa mencapai 97,4 persen. Apabila nantinya target itu direvisi, Mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu mengatakan rasio elektrifikasi yang diinginkan pemerintah tidak akan tercapai.
"Kami optimis hal ini akan tercapai, dan khususnya saya bersyukur setelah kita bisa merampungkan proyek pembangkit listrik di 50 titik terluar di Indonesia. Apalagi kami juga mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memasang jaringan Information and Technology (IT) di titik-titik terluar itu. Proyek ini merupakan visi bersama, bukan hanya Kementerian ESDM," jelasnya.
Beberapa menit sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan target mega proyek pembangkit listrik Indonesia dipangkas dari 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW. Selain tidak realistis, Rizal beralasan, target kapasitasnya dipangkasnya karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berpotensi menanggung kerugian Rp 10,76 miliar pada 2019 akibat pasokan listrik yang berpotensi berlebih dan tidak terpakai.
"Seperti diketahui ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35ribu mw. Setelah kami bahas, 35 ribu mw tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa," kata Rizal usai menggelar rapat terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir di kantornya, tanpa melibatkan Menteri ESDM.
Kementerian ESDM menyatakan butuh investasi Rp US$ 72,94 miliar untuk mendanai proyek 35 ribu MW. Dana tersebut dibutuhkan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, 1.375 unit gardu induk.
Otoritas energi tersebut juga mencatat, kapasitas listrik terpasang di Indonesia sampai saat ini sebesar 53,53 ribu MW, dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 865 kwh per orang. Sementara jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik sebanyak 8,9 juta rumah tangga di 2.519 desa dan 136 kecamatan di seluruh Indonesia.
Pada awal perencanaan proyek ini, PLN tadinya memiliki porsi 10 ribu MW dan swasta akan berkontribusi sebanyak 25 ribu MW. Namun, setelah pemerintah menginstruksikan PLN untuk hanya fokus pada transmisi dan operasi pembangkit listrik, maka jatah PLN dikurangi menjadi 5 ribu MW.
Sudirman mengatakan kementeriannya tak akan merevisi megaproyek listrik tersebut meskipun banyak yang pesimistis target tersebut akan tercapai dalam lima tahun ke depan. Bahkan ia yakin PLN dan swasta bisa memenuhi target pemerintah itu pada 2019.
"Tidak ada alasan bagi kami untuk merevisi target itu. Tidak adil kalau kita sama sekali tidak kerja keras demi mewujudkan hal tersebut," ujar Sudirman menegaskan di Jakarta, Senin (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya proyek 35 ribu MW, Sudirman berharap rasio elektrifikasi di Tanah Air meningkat rata-rata sebesar 8,7 persen per tahun sehingga di akhir 2019 bisa mencapai 97,4 persen. Apabila nantinya target itu direvisi, Mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu mengatakan rasio elektrifikasi yang diinginkan pemerintah tidak akan tercapai.
Beberapa menit sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan target mega proyek pembangkit listrik Indonesia dipangkas dari 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW. Selain tidak realistis, Rizal beralasan, target kapasitasnya dipangkasnya karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berpotensi menanggung kerugian Rp 10,76 miliar pada 2019 akibat pasokan listrik yang berpotensi berlebih dan tidak terpakai.
"Seperti diketahui ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35ribu mw. Setelah kami bahas, 35 ribu mw tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa," kata Rizal usai menggelar rapat terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir di kantornya, tanpa melibatkan Menteri ESDM.
Kementerian ESDM menyatakan butuh investasi Rp US$ 72,94 miliar untuk mendanai proyek 35 ribu MW. Dana tersebut dibutuhkan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, 1.375 unit gardu induk.
Otoritas energi tersebut juga mencatat, kapasitas listrik terpasang di Indonesia sampai saat ini sebesar 53,53 ribu MW, dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 865 kwh per orang. Sementara jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik sebanyak 8,9 juta rumah tangga di 2.519 desa dan 136 kecamatan di seluruh Indonesia.
Pada awal perencanaan proyek ini, PLN tadinya memiliki porsi 10 ribu MW dan swasta akan berkontribusi sebanyak 25 ribu MW. Namun, setelah pemerintah menginstruksikan PLN untuk hanya fokus pada transmisi dan operasi pembangkit listrik, maka jatah PLN dikurangi menjadi 5 ribu MW.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK