PLN Tak Wajibkan Masyarakat Gunakan Listrik Prabayar

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) menyatakan tidak hanya menyediakan infrastruktur listrik prabayar untuk dapat digunakan masyarakat. Hal itu sekaligus membantah tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang geram karena menilai masyarakat tidak memiliki pilihan untuk berlanggan listrik prabayar atau pascabayar.

“Tidak ada kewajiban itu, cuma memang PLN mendorong ke arah sana (berlanggan listrik prabayar),” tutur Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Adi dengan menggunakan listrik prabayar masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menggunakan listrik. PLN sendiri menyebut layanan listrik prabayar sebagai layanan listrik pintar karena setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Selain itu, lanjut Adi, penghitungan listrik prabayar dinilai lebih akurat dibandingkan listrik pascabayar.

“Listrik yang pascabayar kan orang harus baca meter ya dan kadang-kadang kalau baca meter juga ada orang salah baca atau mungkin pas baca rumahnya terkunci sehingga harus menebak angka meter nya, jadi tidak akurat,” kata Adi.

Pilihan Redaksi Dirut PLN Dukung Pemangkasan Target Proyek Listrik 35 Ribu MW Rizal Ramli Beberkan 4 Trik Garap Proyek Listrik 16 ribu MW Istana Akan Hitung Ulang Kebutuhan Pembangkit Listrik

Kendati demikian, Adi memahami kelemahan dari skema pembelian token (pulsa) listrik prabayar yaitu semakin sering masyarakat membeli token maka akan semakin besar potongan biaya admistrasi. Besaran potongan biaya administrasi ini tergantung channel bank mitra yang dipilih pelanggan. Tarifnya bervariasi dari Rp 1.600 per transaksi hingga Rp 3.500 per transaksi.

Sebagai ilustrasi, pelanggan yang membeli token listrik dengan nominal Rp 100 ribu sekali bayar biaya administrasi yang dibayarkannya akan lebih kecil dibandingkan dengan pelanggan yang membeli token bernominal Rp 20 ribu sebanyak lima kali. Adapun nilai token listrik prabayar yang tersedia saat ini terdiri dari Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, dan Rp 1 juta.

“Misalkan beli (token) yang nominal terkecil Rp 20 ribu biaya adminnya Rp 2 ribu, kalau beli lima kali kan sudah kena Rp 10 ribu sendiri biaya administrasinya,” ujar Adi.

Adi berjanji akan mengkaji kembali skema tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatan optimal atas listrik prabayar.

“Kami akan pelajari lagi karena untuk yang masyarakat kecil kan potongannya bisa jadi besar rasanya,” tutur Adi.

Sebelumnya, Menko Rizal telah menginstruksikan Direktur Utama PLN Sofyan Basir untuk mengkaji kembali kewajiban berlangganan listrik prabayar. Menurut Rizal, ada permainan di PLN selaku penyedia layanan yang mengakibatkan ada kewajiban bagi masyarakat untuk beralih ke meteran prabayar. Padahal, membeli token listrik prabayar tidak semudah membeli pulsa telepon.

“Di zaman dulu sampai sekarang rakyat itu diwajibkan pakai pulsa karena ada yang main monopoli lah di PLN di masa lalu. Itu kejam sekali karena ada keluarga-keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam pulsanya habis tidak semudah mencari pulsa telepon, nyarinya susah,” kata Rizal, kemarin. (gen)