Istana Akan Hitung Ulang Kebutuhan Pembangkit Listrik
Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Selasa, 08 Sep 2015 13:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memangkas target proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW) menjadi 16 ribu MW kali ini tidak mendapat tentangan dari Istana Negara. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan pemerintah tidak pernah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.
Menurut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), angka 35 ribu MW dihitung berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri yang setiap saat berubah.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) itu kebutuhan bukan target, karena kebutuhan itu dari waktu ke waktu akan naik,” kata Pramono dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (8/9).
Menurut Pramono, dalam rencana awal pemerintahan Jokowi memang ingin membangun pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu MW yang 40 persen diantaranya atau 14 ribu MW akan dikerjakan PT PLN (Persero) dan 60 persen lainnya oleh perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP).
“Nah yang 40 persen itu pemerintah ingin membedahnya. Dalam waktu dekat akan ada rapat terbatas mengenai ketenagalistrikan,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan PLN menurut Pramono akan ditugasi pemerintah melakukan perhitungan ulang atas kebutuhan listrik masyarakat.
“Kebutuhan tentu ada relatifitasnya. Jadi sekali lagi ini bukan target,” kata Pramono.
Sebelumnya, dua menteri Jokowi berbeda pendapat atas target proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan program 35 ribu MW yang sudah dicanangkan. Oleh karena itu, ia pun akan konsisten dengan upaya penyelesaian program tersebut.
"Kalau kita perlu menekankan, 35 ribu MW atau mati lampu. Dari pada kegelapan, lebih baik kita membangun 35 ribu MW," tuturnya.
Sementara Rizal Ramli menilai target proyek 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk dan dikhawatirkan tidak akan tercapai di akhir pemerintahan pada 2019 mendatang. Selain itu, PLN dinilai bakal menanggung beban terlalu besar karena harus membuat kontrak jual beli listrik dengan begitu banyak perusahaan swasta. Atas dasar itu, kemarin Rizal memangkas target menjadi 16 ribu MW. (gen)
Menurut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), angka 35 ribu MW dihitung berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri yang setiap saat berubah.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) itu kebutuhan bukan target, karena kebutuhan itu dari waktu ke waktu akan naik,” kata Pramono dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nah yang 40 persen itu pemerintah ingin membedahnya. Dalam waktu dekat akan ada rapat terbatas mengenai ketenagalistrikan,” katanya.
“Kebutuhan tentu ada relatifitasnya. Jadi sekali lagi ini bukan target,” kata Pramono.
Sebelumnya, dua menteri Jokowi berbeda pendapat atas target proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan program 35 ribu MW yang sudah dicanangkan. Oleh karena itu, ia pun akan konsisten dengan upaya penyelesaian program tersebut.
"Kalau kita perlu menekankan, 35 ribu MW atau mati lampu. Dari pada kegelapan, lebih baik kita membangun 35 ribu MW," tuturnya.
Sementara Rizal Ramli menilai target proyek 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk dan dikhawatirkan tidak akan tercapai di akhir pemerintahan pada 2019 mendatang. Selain itu, PLN dinilai bakal menanggung beban terlalu besar karena harus membuat kontrak jual beli listrik dengan begitu banyak perusahaan swasta. Atas dasar itu, kemarin Rizal memangkas target menjadi 16 ribu MW. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK