“Kalau nanti misalnya Pertamina mau berhenti (memasok avtur bandara kecil) ya saya masukkan saja yang bukan Pertamina ke sana, ke bandara-bandara lain,” kata Jonan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/9).
Sebelumnya Jonan meminta Pertamina menurunkan harga avturnya hingga paling tidak sama dengan harga internasional. Dia memaparkan harga avtur Pertamina lebih mahal 20 persen dari harga internasional sehingga membuat maskapai asing lebih memilih transit di Singapura untuk mengisi bahan bakar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pertamina melakukan subsidi silang, artinya kerugian jual avtur di bandara-bandara kecil seperti Mamuju, Silangit, Nias, Pinang Soeri, daerah-daerah remote seperti Tual, Saumlaki, Larantukan, Luwuk, Labuhan Bajo (Komodo), Tanjung Pinang dan banyak lagi bandara kecil, dikompensasi oleh keuntungan dari bandara-bandara besar," kata Ahmad.
Namun menurut Jonan, Pertamina tidak memiliki kewajiban untuk memasok avtur di bandara-bandara kecil. Selama ini pun, Kementerian Perhubungan tidak memungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari instalasi pengisian avtur yang dipasang Pertamina di bandara-bandara kecil.
“Bandara yang kecil-kecil kan milik (Kementerian) Perhubungan dia (Pertamina) pasang instalasi tidak pernah bayar kan sampai sekarang, tidak ada PNBP-nya ke (Kementerian) Perhubungan,” kata Jonan.
Dengan harga avtur yang makin kompetitif, Jonan menilai harga tiket pesawat domestik bisa ikut turun karena biaya avtur porsinya sekitar 50 persen dari biaya operasional. Dengan demikian, sektor pariwisata dan transportasi masyarakat akan terdorong.
Lebih lanjut, Jonan menuturkan Presiden Joko Widodo memberikan batas waktu hingga akhir Desember 2015 bagi Pertamina untuk menurunkan harga avturnya.
“Deadline khususnya kalau arahan Presiden (Jokowi) sampai Desember 2015,” kata Jonan. (gen)