Kemenperin Minta Dilibatkan dalam Pembangunan Kawasan Berikat
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 21 Sep 2015 14:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku belum mendapat ajakan kerjasama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam menggarap kawasan berikat logistik untuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Jujur, kami belum dapat ajakan dari Kementerian Keuangan untuk menggarap kawasan berikat logistik di Kalimantan Timur. Walaupun begitu, kami apresiasi hal tersebut karena Indonesia membutuhkan simpul-simpul logistik baru,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono kepada CNN Indonesia, Senin (21/9).
Ia menilai saat ini memang dibutuhkan pusat-pusat logistik baru mengingat porsi biaya logistik cukup besar apabila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Ia mengatakan, saat ini biaya logistik tercatat di angka 24,6 persen dari PDB, atau lebih besar dari Malaysia yang sebesar 15 persen atau Jepang yang hanya 10 persen dari PDB.
"Kami pikir, simpul-simpul logistik berikat ini utamanya dibutuhkan bagi Indonesia wilayah Timur karena memang daerah itu yang paling membutuhkan logistik," imbuhnya.
Imam mengusulkan kawasan logistik berikat itu juga perlu diintegrasikan dengan 14 kawasan industri yang kini tengah digulirkan oleh Kementerian Perindustrian. Hal itu, disebutnya bisa meningkatkan efisiensi biaya operasi bagi industri-industri yang berada di kawasan industri.
"Kalau memang bisa diintegrasikan, maka manfaatnya akan sangat baik bagi perkembangan kawasan industri. Jadi ada kejelasan antara hulu ke hilir, dan diharapkan pasokannya juga bisa teratur," jelasnya.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pemerintah bakal menetapkan Balikpapan di Kalimantan Timur sebagai area percontohan dari pusat logistik berikat khusus untuk komoditi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Rencana tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan akan merubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, di mana salah satu tujuannya adalah semakin mendekatkan industri-industri dalam negeri dengan bahan baku asal impor dan juga mendorong penurunan biaya logistik.
Selain kawasan berikat migas di Kalimantan Timur, pemerintah juga sudah menetapkan daerah Cikarang Jababeka untuk kawasan berikat komoditi kapas dan susu, menetapkan daerah Merak Banten untuk kawasan berikat tangki timbun BBM, serta daerah Sei Mangkei di Sumatera Utara untuk komoditi oleochemical. Satu kawasan berikat logistik juga akan dibangun di Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. (gen)
"Jujur, kami belum dapat ajakan dari Kementerian Keuangan untuk menggarap kawasan berikat logistik di Kalimantan Timur. Walaupun begitu, kami apresiasi hal tersebut karena Indonesia membutuhkan simpul-simpul logistik baru,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono kepada CNN Indonesia, Senin (21/9).
Ia menilai saat ini memang dibutuhkan pusat-pusat logistik baru mengingat porsi biaya logistik cukup besar apabila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Ia mengatakan, saat ini biaya logistik tercatat di angka 24,6 persen dari PDB, atau lebih besar dari Malaysia yang sebesar 15 persen atau Jepang yang hanya 10 persen dari PDB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imam mengusulkan kawasan logistik berikat itu juga perlu diintegrasikan dengan 14 kawasan industri yang kini tengah digulirkan oleh Kementerian Perindustrian. Hal itu, disebutnya bisa meningkatkan efisiensi biaya operasi bagi industri-industri yang berada di kawasan industri.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pemerintah bakal menetapkan Balikpapan di Kalimantan Timur sebagai area percontohan dari pusat logistik berikat khusus untuk komoditi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Rencana tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan akan merubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, di mana salah satu tujuannya adalah semakin mendekatkan industri-industri dalam negeri dengan bahan baku asal impor dan juga mendorong penurunan biaya logistik.
Selain kawasan berikat migas di Kalimantan Timur, pemerintah juga sudah menetapkan daerah Cikarang Jababeka untuk kawasan berikat komoditi kapas dan susu, menetapkan daerah Merak Banten untuk kawasan berikat tangki timbun BBM, serta daerah Sei Mangkei di Sumatera Utara untuk komoditi oleochemical. Satu kawasan berikat logistik juga akan dibangun di Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK