Cegah Industri Tekstil dan Sepatu Ambruk, BKPM Gaet Bea Cukai

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan ke dalam Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu guna menyisir permasalahan investor terkait barang ilegal dan pakaian bekas.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan desk tersebut sudah menetapkan langkah jangka pendek dan jangka menengah dalam membantu investor tekstil dan sepatu. Dia merinci, langkah jangka pendek yang dilakukan oleh Desk Khusus Investasi adalah memanggil satu per satu 13 perusahaan yang sudah mengadukan masalahnya kepada asosiasi.

“Sementara langkah jangka menengah yang dilakukan adalah melibatkan DJBC untuk penanganan produk ilegal dan pakaian bekas yang banyak beredar,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (12/10).

Menurut Franky, keterlibatan DJBC penting dilakukan karena salah satu masalah yang dihadapi investor tekstil dan sepatu adalah maraknya barang ilegal dan produk pakaian bekas, sehingga menggerus pasar produk yang dihasilkan di tengah menurunnya daya beli masyarakat saat ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan DJBC untuk sama-sama dan secepatnya mengatasi masalah peredaran barang illegal dan produk pakaian bekas. Di sini peran serta pelaku usaha yang patuh aturan dan asosiasi sangat membantu,”jelas Franky.

Ia menambahkan, langkah penanganan barang ilegal dan produk pakaian bekas ini merupakan respon atas salah satu dari empat permasalahan yang dihadapi investor tekstil dan sepatu, yaitu, pertama membanjirnya produk ilegal dan pakaian bekas.

“Masalah lain yang dihadapi investor tekstil dan sepatu adalah meningkatnya biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan daya beli masyarakat, dan persoalan hubungan industrial yang dapat mengurangi produktivitas perusahaan,” katanya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengaku lembaganya siap untuk menangani persoalan barang ilegal dan produk pakaian bekas yang dihadapi oleh investor tekstil dan sepatu. Ia menyatakan pihaknya tengah merumuskan langkah aksi bersama dengan BKPM dalam kerangka Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu.

“Kami tentu akan memperkuat Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu guna mencegah terjadinya PHK di kedua sektor tersebut,” jelas Heru.

Pilihan Redaksi Pemerintah Buka Layanan Curhat Pengusaha Sepatu dan Tekstil Belasan Perusahaan Tekstil sedang Sekarat, BKPM Turun Tangan Italia Lirik Sektor Infrastruktur Indonesia

Panggil 13 Investor

Franky Sibarani juga mengungkapkan, Desk Khusus Investasi tersebut dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan one on one 13 investor tekstil existing yang sudah memasukkan pengaduan melalui asosiasi.

“Dari jumlah 13 perusahaan tersebut, delapan perusahaan diantaranya akan mengurangi volume produksinya, dan lima perusahaan berencana untuk tutup,” ungkapnya.

Menurut Franky, pertemuan one on one diperlukan karena permasalahan yang dihadapi investor berbeda-beda sehingga fasilitasi yang dilakukan juga berbeda.

“Jadi contohnya kalau investor menghadapi permasalahan dalam membayar tagihan listrik, kami akan menghubungkan dengan PLN untuk mendapatkan fasilitas membayar dengan mencicil. Demikian pula jika yang dihadapi masalah pembayaran pajak, akan dihubungkan dengan Ditjen Pajak untuk skema pembayaran dengan mengangsur,” paparnya.

Untuk diketahui, Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu dibentuk BKPM bersama Kementerian terkait lainnya untuk membantu investor existing, sehingga dapat mencegah Pemutusah Hubungan Kerja (PHK).

Desk investasi ini terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai), dan kementerian terkait lainnya, serta didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). (gir/gir)