Kinerja Lamban BUMN Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun ini mau tidak mau turut menyeret kinerja perusahaan pelat merah atau yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melantai di pasar saham. BUMN di era pemerintahan Joko Widodo nyatanya belum berkinerja sesuai ekspektasi awal.

Berdasarkan laporan keuangan emiten BUMN sepanjang semester I tahun ini, hampir seluruh sektor perusahaan pelat merah tercatat melemah. Jika dilihat dari perolehan laba bersih (laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) BUMN, maka secara total kinerja perusahaan pelat merah pada paruh pertama tahun ini melemah.

CNN Indonesia mencatat, sepanjang enam bulan pertama tahun ini, laba bersih total perusahaan pelat merah di lantai bursa mencapai Rp38,46 triliun. Jumlah itu menurun dari raupan laba bersih total di periode yang sama pada 2014, senilai Rp 39,91 triliun.

Padahal, dalam 10 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di pasar saham Indonesia, empat di antaranya adalah perusahaan pelat merah. Hal itu secara tidak langsung memberatkan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) adalah empat besar BUMN di lantai bursa hingga pekan lalu.

Jika ditotal, nilai kapitalisasi empat perusahaan pelat merah tersebut mencapai Rp822 triliun, atau setara 37,01 persen dari 10 perusahaan terbesar di pasar modal Indonesia. Jika dihitung dari total kapitalisasi bursa saham Indonesia, maka empat BUMN tersebut setara 17,43 persennya.

Sejak awal tahun hingga akhir pekan lalu, IHSG telah jeblok 13,49 persen, salah satu yang terburuk di dunia. Di level Asean, pelemahan bursa Indonesia lebih dalam dari Thailand yang melemah 5,29 persen sejak awal tahun, Malaysia yang turun 2,52 persen, Singapura yang anjlok 9,94 persen, dan Filipina yang merosot 2,42 persen.

Adapun jika dilihat secara sektoral, maka harga saham seluruh sektor di lantai bursa Indonesia melemah sejak awal tahun ini. Sektor tambang dan industri dasar menjadi yang terburuk, dimana keduanya telah melemah 28,79 persen sejak awal tahun.

Sementara dalam pantauan kinerja laba bersih emiten BUMN, sektor yang memperoleh rapor merah adalah perbankan dan tambang. Perbankan BUMN, yang tiga di antaranya masuk dalam 10 besar kapitalisasi pasar, mengalami penurunan raupan laba bersih.

Total laba bersih empat bank BUMN, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tercatat mencapai Rp 25,13 triliun pada paruh pertama tahun ini. Jumlah itu melorot dari raupan semester I 2014 senilai Rp 26,75 triliun.

Kepala Riset First Asia Capital, David Sutyanto mengatakan melorotnya kinerja perbankan BUMN pada tahun ini disebabkan oleh melemahnya penyaluran kredit. Hal tersebut terjadi karena daya beli masyarakat yang lesu.

“Perbankan melemah bukan karena Jokowi, tapi karena perlambatan ekonomi, BI rate (suku bunga acuan) yang cukup tinggi dan iklim ekspansi yang minim. Faktor itu membuat pertumbuhan kredit melemah,” jelasnya ketika dihubungi CNN Indonesia, Jumat (16/10).

Sementara itu, BUMN yang menggeluti sektor tambang juga masih membukukan kinerja yang buruk. Tercatat, tiga perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dan PT Timah (Persero) Tbk.

Tercatat, sepanjang paruh pertama tahun ini, ketiga emiten tersebut mencatatkan pelemahan kinerja, baik karena penurunan laba bersih, hingga masih membukukan rugi bersih. Laba bersih PTBA dan PT Timah masih masing turun 31,22 dan 98,51 persen. Padahal, pada semester I tahun lalu, kedua BUMN itu mampu membukukan pertumbuhan laba bersih yang positif.

Sementara itu, Antam masih saja membukukan rugi bersih senilai Rp 395,99 miliar pada paruh pertama tahun ini, meski lebih rendah dari rugi semester I 2014 sebesar Rp 671,14 miliar.

David menilai, jebloknya harga komoditas menjadi faktor utama melorotnya kinerja perusahaan tambang. Ia menyatakan, melambatnya ekonomi China membuat permintaan akan komoditas tambang lesu, dan membuat harga komoditas anjlok.
“Secara general, fundamental sektor tambang masih tertekan. Antam sebenarnya cukup disupport oleh pemerintah dengan rencana penyuntikan modal. Tapi karena komoditas melemah makanya terkena imbas negatif.”

Namun, di sisi lain, sektor BUMN farmasi malah mencatatkan kinerja yang cukup kinclong, kendati salah satunya masih merugi. Dua perusahaan pelat merah farmasi, PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, mampu mengalami perbaikan kinerja.

Laba bersih Kimia Farma tercatat sebesar Rp 77,44 miliar pada paruh pertama tahun ini, naik dari Rp 70,57 di periode yang sama 2014. Sementara itu, rugi bersih Indofarma tercatat menurun dari Rp 50,90 miliar menjadi Rp 23,80 miliar.

Perbaikan kinerja tersebut, kata David, merupakan hasil adanya implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ia menilai, selaku perusahaan farmasi pelat merah, maka kedua emiten tersebut memperoleh mandat untuk menyuplai obat generik bagi kebutuhan pasien BPJS.

“BUMN farmasi tertolong BPJS, karena mereka yang memasok obat,” katanya.
Emiten konstruksi BUMN yang dihuni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) juga tercatat kinclong.

Sepanjang paruh pertama 2015, raupan laba bersih keempat perusahaan pelat merah tersebut mampu mencapai Rp 642 miliar. Jumlah itu naik dari Rp 552,45 miliar laba bersih pada semester I 2014.

Namun perlu dicatat, pada semester I tahun ini, laba bersih Wijaya Karya turun 29,07 persen, dari Rp 282,65 miliar, menjadi Rp 200,49 miliar.

“Konstruksi memang bagus untuk tahun ini, karena kan program pembangunan Jokowi memang fokus ke infrastruktur. Namun, masalahnya tetap eksekusi anggaran yang masih minim. Itu kelemahan Jokowi,” kata David

Pilihan Redaksi Menkeu Terbitkan Aturan Penjaminan untuk Proyek Infrastruktur Penjaminan Pemerintah Hanya Diberikan untuk Empat Jenis BUMN Pertamina Siap Lego Anak Usaha Melalui IPO Penerimaan Pajak Loyo, Terjebak Target Tinggi Jokowi Ketika Jokowi Effect Memudar Diterpa Badai Global

Pengelolaan BUMN

Di sisi lain, Koordinator BUMN Watch, Naldi Nazar Harun mengatakan, pada pemerintahan Jokowi, tidak ada perubahan tata kelola perusahaan pelat merah secara signifikan. Ia malah menyoroti beberapa penempatan direksi yang dinilai kurang tepat

“Tidak ada perubahan yang signifikan. Yang ada adalah penempatan direksi BUMN banyak yang menyimpang dari profesionalisme. Contohnya orang bank masuk PLN (PT Perusahaan Listrik Negara), orang semen masuk Pertamina,” ujarnya kepada CNN Indonesia.

Naldi juga menyoroti kurang transparannya kinerja BUMN non listed atau yang tidak melantai di bursa saham. Menurutnya, kinerja BUMN non listed banyak yang buruk dan jarang diketahui publik.

“Yang perlu adalah transparansi tentang kinerja BUMN. Selama ini kan BUMN bernaung di bawah UU PT. Katanya kalau dia bermasalah tidak ada kerugian negara. Bagaimana bisa?”

Ia juga mengkritik langkah Menteri BUMN, Rini Soemarno yang dinilainya banyak membebani perusahaan pelat merah. Naldi menyatakan banyak BUMN yang dibebani utang sementara rasio utang terhadap ekuitasnya membahayakan.

“Penyuntikan modal bagus, tapi kalau penambahan utang ini yang bahaya. Utang BUMN ini bahaya juga kalau labanya tidak tumbuh sesuai nantinya. Mau bayar pakai apa?”

Sementara itu, terkait banyaknya mantan orang partai dan relawan Jokowi yang menduduki kursi komisaris, ia menyatakan itu hal biasa. Naldi menilai, politik balas budi sudah biasa terjadi sejak pemerintahan sebelumnya.

“Kalau terkait komisaris itu sudah rahasia umumlah. Karena ada banyak balas budi politik,” ujarnya. (gir/ded)