Pengusaha Lokal Tolak Usulan Liberalisasi Industri Karet

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian mengusulkan agar sektor usaha perkebunan dan industri karet dibuka maksimal 95 persen untuk pemodal asing dalam revisi Daftar Negatif investasi (DNI).

Usulan tersebut langsung mendapatkan penolakan dari Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) karena dinilai dapat mematikan pegusaha karet lokal yang kini sedang terpukul oleh kejatuhan harga komoditas.

"Itu bahaya karena akan mematikan petani dan industri lokal. Itu tidak mendidik masyarakat karet," ujar Ketua Umum Dekarindo Azis Pane kepada CNN Indonesia. Rabu (21/10).

(Baca juga: DNI Pembuka Peluang Asing Pengikis Proteksi Lokal)

Meskipun selama ini industri karet tertutup bagi investasi asing, Azis mengungkapkan banyak investor pendatang, terutama berasal dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong, yang berlindungi di balik pabrik karet lokal. Kehadiran mereka di sentra-sentra penghasil karet selama ini menimbulkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan karet alam.

"Seperti halnya di Pontianak, dengan kapasitas produksi yang hanya cukup untuk lima pabrik, terdapat sekitar 10 pabrik di wilayah itu. Hal ini menyebabkan manipulasi produksi karet," tuturnya.

Menurut Azis, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI), jumlah pabrik pengolahan karet mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat permintaan karet melonjak, melampaui kapasitas produksi karet alam.

Pilihan Redaksi Kementerian ESDM Pengusul Terbanyak Liberalisasi dalam DNI Badan Ekonomi Kreatif Usul Bisnis Bioskop Dibuka untuk Asing BKPM Akui Usulan Baru DNI Lebih Banyak Menguntungkan Asing

"Demand-nya begitu besar sehingga stok bahan baku diserap habis oleh mereka. Akibatnya nanti mereka asal ambil saja dan kadang-kadang mencampur karet dengan kayu, lumpur atau daun," tuturnya.

Akibatnya, lanjut Azis, kualitas karet lokal menjadi kurang bagus. Menurutnya, produk karet asal Indonesia merupakan yang paling jelek di dunia, kalah dibandingkan dengan karet asal Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Untuk itu perlu ditertibkan karena selama ini mereka diam-diam ada di balik pabrik-pabrik lokal tanpa izin dan sepengetahuan pemerintah setempat. Jangan sampai ada unsur-unsur manipulasi produksi karet," tuturnya.

Seharusnya, lanjut Azis Pane, pemerintah justru menertibkan pemodal-pemodal asing yang berbisnis secara ilegal dan jangan memberi kesempatan asing bermain lebih leluasa.

"Yang seharusnya diatur pemerintah adalah distribusinya, mengacu pada data statistik. Berapa kapasitas produksi dan pabrik karet di Bengkulu, di Jambi dan Pontianak. Sesuaikan antara hasil karet dengan jumlah pabrik," tuturnya.