Anggaran Dipangkas DPR, Menteri Susi Hemat Perjalanan Dinas

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kurang adil dalam menetapkan alokasi anggaran belanja kementeriannya untuk tahun depan.

Pasalnya, dari nilai usulan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 15,8 triliun, Badan Anggaran hanya mengabulkan sebesar Rp 13,8 triliun.

"Sebetulnya kami merasa bahwa pengurangan anggaran RKA-KL ini juga kurang adil," ujar Susi dalam Rapat dengan Komisi IV DPR Kamis (29/10).

Menurut Susi, kinerja kementeriannya termasuk yang tertinggi dibanding kementerian lain. Sektor yang ditanganinya termasuk salah satu sektor yang yang memberikan stimulus tertinggi pada perekonomian dengan capaian pertumbuhan di atas 8,4 persen.

“Kami juga berhasil mendapatkan pembebasan tarif impor yang memberikan stimulus ekonomi langsung kepada eksportir US$ 400 juta, di mana itu nilainya hampir Rp 4 triliun,” tuturnya.

Untuk itu, Susi mengharapkan pagu anggaran KKP dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2016 direvisi naik sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi IV DPR sebelumnya.

“Jadi kami menginginkan kalau diperbolehkan bisa dikembalikan anggaran kami seperti yang kami usulkan sebelumnya,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Aksi Satgas Anti Pencuri Ikan Dapat Dukungan Legal Presiden Balas Pencuri Ikan, 3 Bidang Usaha Maritim Ditutup Bagi Asing Menteri Susi Sebut Oknum Pejabat Tersangkut Pencurian Ikan Menteri Susi Kembali Seret Satu Kapal China ke Jalur Hukum

Kendati demikian, Susi tetap melakukan penyesuaian anggaran dengan memotong sejumlah kegiatan agar sesuai dengan pagu anggaran RKA-K/L 2016 yang telah diarahkan oleh Kemenkeu.

“Anggaran dipotong sesuai prioritas kita,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaya mengungkapkan pemotongan anggaran dilakukan pada kegiatan yang bersifat pendukung seperti seminar dan perjalanan dinas. Pemotongan anggaran itu tidak akan mengganggu kegiatan yang terkait langsung dengan stakeholder dalam hal ini  nelayan.

“Jadi pada prinsinya Bu Menteri (Menteri Susi) mengarahkan kita supaya semua program-program yang ke stakeholder itu harus tetap dijaga. Misalnya, pengadaan kapal, alat tangkap, kemudian KJA (Keramba Jaring, Apung), dan  pendingin itu semua harus dijaga ” kata Sjarief.