BKPM: Dua Provinsi Siap Permudah Izin Kawasan Industri

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa dua provinsi sudah siap untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project) permudahan izin investasi, di mana investor bisa langsung mendapatkan izin konstruksi setelah mendapatkan izin prinsip jika investor akan membangun di kawasan industri.

Disebutkan oleh Kepala BKPM, Franky Sibarani, kedua provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan total pilot project sebanyak lima kawasan industri yang terdiri dari empat kawasan industri di Jawa Tengah dan satu kawasan industri di Sulawesi Selatan.

"Jadi dengan adanya izin investasi yang pelaksanaannya dibarengi dengan izin konstruksi tersebut, perusahaan bisa langsung melakukan proses konstruksinya di kawasan industri tertentu. Sementara ini, baru kedua provinsi tersebut yang siap," jelas Franky dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (3/11).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemberian izin prinsip yang dibarengi oleh izin konstruksi khusus kawasan industri ini merupakan implikasi dari paket kebijakan ekonomi jilid II yang dirilis bulan lalu. Mulai 26 Oktober 2015 lalu, fasilitas ini sudah bisa digunakan bertetapan dengan fasilitas izin investasi 3 jam, di mana investor bisa mendapatkan tiga produk investasi sekaligus yaitu izin prinsip, izin pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pilihan Redaksi Indonesia Tak Perlu Terburu-Buru Masuk TPP 400 Hektar Lahan Industri Diyakini Terjual Tahun Ini Pemerintah akan Bentuk BLU Guna Caplok 50% Kawasan Industri

Pelaksanaan penggabungan izin prinsip dan konstruksi di kawasan industri ini dimuat dalam Peraturan Kepala (Perka) BKPM no. 14 tahun 2015.

Selain Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, BKPM rencananya juga akan menjajaki penerapan sistem serupa di tiga provinsi lainnya, yaitu Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

"Namun fasilitas ini tentunya hanya berlaku bagi perusahaan yang memiliki izin investasi 3 Jam dan perusahaan yang telah memiliki izin prinsip yang masih berlaku," tambah Franky.

Sebagai informasi, data Kementerian Perindustrian, BKPM, dan Himpunan Kawasan Industri menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 50.254 hektare kawasan industri eksisting di 85 lokasi. Lahan industri di pulau Jawa mengambil porsi terbesar dengan besaran 34.166 hektare, atau 43,1 persen dari luas lahan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Data BKPM sendiri menunjukkan bahwa investasi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam sektor prioritas pariwisata dan kawasan untuk periode Januari-September 2015 tercatat sebesar Rp 181,2 triliun, atau mengalami kenaikan 127,3 persen dari tahun sebelumnya Rp 79,8 triliun. (gir/gir)