Direktur Jaringan dan Layanan BNI, Adi Sulistyowati menjelaskan Kemenkumham sebelumnya telah memberikan izin kepada bank tersebut untuk menjadi satu-satunya bank yang bisa memfasilitasi pembayaran PNBP. Untungnya, BNI telah memiliki sarana yang banyak agar pembayaran tersebut bisa dilakukan dengan banyak cara (multi channel).
"Untuk bisa membantu investor membayar biaya penerbitan akta pendirian PT kepada Kemenkumham, kita telah sediakan beberapa channel seperti satu unit mesin Automatically Teller Machine (ATM) dan Electronic Data Capture (EDC) yang kami tempatkan di BKPM. Bisa juga lewat internet banking dan datang ke teller langsung," ujar Sulistyowati di Jakarta, Senin (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang yang paling besar biayanya kan penyediaan mesin ATM karena harus cari tempat dulu dan bayar sewa juga. Sedangkan kalau penyediaan EDC ini ringkas banget, jadi biayanya juga tidak seberapa," tukasnya.
Pendapatan non bunga BNI hingga kuartal III 2015 tercatat sebesar Rp6,41 triliun, turun 1,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,53 triliun.
Setelah bekerjasama dengan BKPM, BNI juga mengincar kerjasama serupa dengan institusi lain yang juga memiliki pungutan pajak dan PNBP seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), otoritas pelabuhan, dan otoritas bandara.
"Ketiga institusi ini diharapkan sudah menggunakan jasa transaksi PNBP milik BNI pada tahun ini juga. Bahkan kita akan melakukan uji coba di Samsat dalam waktu dekat ini," katanya.
Akta notaris merupakan salah satu dari empat produk yang dihasilkan dari layanan investasi tiga jam milik BKPM. Dua produk lainnya yang bisa didapat investor pada layanan ini adalah izin prinsip, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan juga pemesanan (booking) tanah yang semuanya tidak dipungut biaya. (ags/gen)