Petinggi DPR Sebut Rini Soemarno Tak Cakap Urus BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menyatakan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 39 triliun yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih perlu dikaji ulang lantaran dianggap membebani keuangan negara. PMN dinilai belum menjadi sebuah urgensi untuk direalisasikan secara menyeluruh.

Alih-alih menguras duit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Kementerian BUMN seharusnya menyumbang pemasukan ke dompet negara. Pasalnya kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih dirundung krisis sehingga pemerintah dipandang perlu membenahi kinerja kabinet, terutama Kementerian BUMN yang kini dipimpin Rini Soemarno.

"Memang menurut saya banyak hal yang harus dibenahi. Seperti misalnya pada saat penunjukan direksi dan komisaris, kami melihat Kementrian BUMN kurang memperhatikan tata kelola yang baik tentang good corporate governance," kata Agus di Gedung DPR, Selasa (3/11).

Sebagai contoh, kata Agus, Perusahaan Umum (Perum) Bulog sempat dikepalai oleh seseorang yang menurut Agus sama sekali tidak punya rekam jejak atau kaitan kapabilitas dengan urusan Bulog. Padahal Agus mencatat Bulog merupakan salah satu perusahaan BUMN yang direncanakan menjadi penyangga perekonomian negara.

Kemudian Agus juga menyoroti perombakan besar-besaran jajaran direksi di PT Angkasa Pura II (Persero). Bedol desa di perusahaan pengelola bandara itu dianggap tidak memberikan perubahan terhadap perbaikan kinerja, malah sebaliknya.

Pilihan Redaksi DPR dan Pemerintah Akhirnya Kompromi Sahkan APBN 2016 Anggaran PMN Tinggi, BUMN Dituding Sebagai Beban Negara Sebagai Menteri, Posisi Rini Soemarno Dianggap Lemah RJ Lino Tak Penuhi Panggilan Bareskrim

"Kami melihat ini juga yang harus ditekankan kepada presiden bahwa menteri BUMN yang ada sekarang ini kurang memenuhi kaidah-kaidah good corporate governance," kata dia.

Benahi Pimpinan

Dalam arti lain, unsur pimpinan Kementerian BUMN perlu dibenahi guna mendongkrak pemasukan terhadap keuangan negara. Bukan sebaliknya, mengusulkan PMN untuk menyuntik perusahaan-perusahaan pelat merah dengan nilai yang fantastis.

Pasalnya, kata Agus, usulan PMN yang masuk dalam APBN 2016 itu menjadi pembahasan paling alot dalam sidang paripurna pekan lalu dan memaksa seluruh fraksi memanfaatkan skors sidang untuk berkonsultasi dengan ketua umum partai masing-masing.

"Karena Menteri BUMN juga belum bisa meyakinkan kepada DPR bahwa PMN ini memang betul-betul bisa menjadi yang terbaik untuk pemerintah," kata Agus.

Menurut Agus, pengajuan PMN itu bakal dikaji kembali dalam pembahasan APBN-Perubahan 2016. Sehingga sampai pada saat itu, anggaran yang diajukan untuk PMN sama sekali belum bisa dipergunakan. (gen)