Menteri ESDM Terima Laporan Calo DPR dari Manajemen Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku memperoleh laporan adanya politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengusaha yang meminta 20 persen saham PT Freeport Indonesia langsung dari manajemen perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Berangkat dari hal itu, mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) ini mengaku siap dikonfrontasi dengan manajemen Freeport guna memberikan keterangan lebih lanjut sehubungan dengan telah dilaporkannya nama pengusaha dan politisi tadi ke Majelis Kehormatan DPR (MKD).

"Interaksi di luar dengan Freeport kan saya menangkap. Saya juga mendapat sinyal itu dan tidak sendirian karena ada rangkaian-rangkaian peristiwanya. Ada catatan-catatan pembicaraan," kata Sudirman usai melaporkan nama politisi dan pengusaha yang dimaksud ke MKD, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, upaya pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berawal dari diajukannya proposal perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen Freeport beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui meskipun kontrak karya Freeport baru akan berakhir pada 2021 mendatang, namun manajemen mendesak pembahasan perpanjangan kontrak karya lebih cepat dengan dalih ingin memperoleh kepastian investasi US$ 18 miliar untuk tambang bawah tanah yang akan dikembangkannya.

Sudirman melanjutkan, politisi dan pengusaha tadi menjanjikan bakal menjadi penghubung agar proposal perpanjangan izin Freeport disetujui pemerintah.

Pilihan Redaksi Soal Freeport, DPR Bakal Telusuri Oknum Pencatut Nama Jokowi Menteri Sudirman Said Laporkan Legislator ke Mahkamah Dewan Menteri ESDM Sebut Politisi DPR Minta Saham Freeport 20%

Namun untuk bisa meminta perpanjangan kontrak ke pemerintah, politisi dan pengusaha tadi meminta 20 persen saham Freeport dengan rincian sebanyak 11 persen akan diberikan kepada Jokowi dan 9 persen sisanya untuk JK.

Tak cuma itu, para oknum yang ia enggan sebutkan namanya tersebut juga dikabarkan meminta 49 persen saham Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka di Papua yang listriknya akan dibeli Freeport.

"Presiden dan Wakil Presiden marah akan hal ini," imbuh Sudirman.

Untuk memuluskan aksinya, politisi dan pengusaha tadi telah melakukan pembicaraan sebanyak tiga kali yang salah satunya digelar di salah satu hotel di Pacific Place, Senayan Central Business District (SCBD).

Sampai berita ini diturunkan, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama enggan mengonfirmasi perihal adanya politisi Senayan dan pengusaha yang meminta saham perusahaan dan proyek PLTA Urumuka sebagai jaminan diberikannya perpanjangan kontrak oleh pemerintah. (gen)