Pemerintah AS Sodorkan Usulan Privatisasi 11 Sektor Usaha

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengaku telah mengantongi sedikitnya 11 usulan mengenai perubahan panduan investasi yang diajukan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Hal ini ia ungkapkan setelah menerima kunjungan Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert O Blake di kantornya, Selasa (24/11).

“Kami membahas mengenai beberapa usulan yang secara resmi disampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2015. Ini merupakan follow up dari pertemuan focus group discussion di BKPM pada tanggal 16 Oktober 2015,” ujar Franky kepada wartawan di kantornya.

Franky mengatakan, dalam pertemuannya dengan Blake Pemerintah AS meminta agar ketentuan daftar negatif investasi (DNI) di sektor e-commerce, asuransi, energi, energi terbarukan, pembuatan film dan bioskop lebih dibuka bagi investor asing.

Tak cuma itu, katanya pemerintah AS juga meminta agar pemerintah Indonesia membuka peluang investasi di bisnis telekomunikasi, manufaktur farmasi, distributorship, coldstorage, ritel elektronik dan alas kaki nasional

“Masukan yang disampaikan dilakukan berdasarkan beberapa landasan argumentasi baik potensi masing-masing sektor tersebut, maupun minat beberapa perusahaan AS terhadap sektor tersebut namun terhenti akibat peraturan regulasi saat ini,” jelasnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Panduan Investasi, sektor-sektor yang diusulkan terbuka oleh AS tersebut sejatinya memang tertutup untuk asing. Selain e-commerce, pembuatan film dan bioskop, bidang usaha yang tak boleh dimiliki asing ialah bidang usaha ritel untuk elektronik dan alas kaki. Sedangkan sektor lainnya seperti distributorship dan coldstorage, porsi kepemilikan asing dibatasi dengan besaran maksimal 33 persen.

Franky mengatakan, menyusul adanya usulan tersebut jajarannya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait.

“Jadi akan dibagi menjadi tiga kelompok kementerian yang akan dilakukan besok tanggal 24 November 2015, tanggal 1 Desember 2015, dan tanggal 3 Desember 2015,” ujarnya.

Pilihan Redaksi BKPM Kaji Perpers DNI Untuk Sektor Jasa BKPM Diminta Buka Industri Jamu untuk Pemodal Asing Revisi DNI, BKPM Kantongi 8 Usulan Privatisasi Bisnis Digital

Jalin Kerjasama

Selain persoalan Panduan Investasi, Franky bilang kedatangan Dubes AS untk Indonesia siang tadi juga membicarakan ihwal upaya yang dapat dilakukan di dalam meningkatkan kerjasama investasi Indonesia dan Amerika Serikat.

Ia mengatakan, salah satu hal yang akan ditindaklanjuti oleh BKPM adalah kemungkinan pembukaan Desk Amerika Serikat di BKPM.

Ini lantaran keberadaan Desk tersebut diyakini dapat memfasilitasi minat-minat investor Amerika ke Indonesia.